jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut berniat mundur, belum menyerah menghadapi polemik terkait ijazah SMA-nya.
Gibran justru manut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyarankannya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
BACA JUGA: AHY, Dasco, Hingga Puan Maharani Berpotensi Gantikan Gibran sebagai Wapres
Saran tersebut merespons putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran batal dan tidak sah.
Karena bukan pihak dalam perkara tersebut, Gibran dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK atas putusan MA tersebut.
BACA JUGA: 3 Elite PSI Mundur di Tengah Isu Pemakzulan Gibran dan Penyadapan Prabowo
"Juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pada kesempatan itu Gibran menyebut hubungannya dengan Presiden Prabowo sudah seperti ayah dan anak.
BACA JUGA: Hmmm... ICW Temukan Anggaran Rp14 Miliar untuk Jasa Influencer RANS Milik Raffi Ahmad
Gibran mengakui dalam pertemuan dengan Prabowo pada Selasa pagi, dia menerima sejumlah saran dari Presiden, termasuk untuk memperjuangkan persoalan surat keterangan ijazahnya melalui jalur hukum.
Putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu juga menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika persoalan surat keterangan ijazahnya.
"Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa pagi.
Prasetyo mengatakan pertemuan Presiden Prabowo dengan Gibran tersebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Proses Pemakzulan Gibran Tetap JalanTerpisah, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai proses pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) di parlemen dapat berjalan bersamaan dengan upaya hukum yang akan ditempuh Wapres Gibran Rakabuming Raka.
"Iya, enggak ada masalah, kan," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, menanggapi kemungkinan kedua proses tersebut berjalan beriringan.
Saan menghormati hak setiap orang untuk mencari keadilan, termasuk apabila Gibran ingin membuktikan berbagai hal yang selama ini dituduhkan kepadanya melalui jalur hukum terkait persoalan ijazah.
Menurut Saan, pimpinan DPR beberapa hari ke depan masih memantau perkembangan wacana pengajuan HMP oleh sejumlah anggota DPR yang bisa berujung pemakzulan Gibran.
Legislator Partai NasDem itu memastikan pimpinan DPR akan menindaklanjuti hak yang diajukan anggota dengan terlebih dahulu mengkaji argumentasi yang menjadi dasar usulan tersebut.
"Pimpinan akan pelajari, akan kaji semua, pertama dari sisi argumentasi. Argumentasi para pengusul apa mengusulkan yang namanya hak menyatakan pendapat," ujarnya.
Saan mengatakan kajian pimpinan DPR juga akan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Gibran.
Apabila hasil kajian memenuhi persyaratan, usulan tersebut akan dibawa ke Rapat Pimpinan (Rapim) DPR untuk selanjutnya diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus).
"Semua akan dikaji oleh pimpinan, dan nanti ketika itu memenuhi semua hasil kajiannya nanti kami akan bawa ke Rapim dan tentu nanti diteruskan ke Bamus," katanya.(Ant/JPNN)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
