Pantau - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menemui langsung massa aksi Aliansi Jogja Memanggil dengan duduk lesehan di halaman Pintu Gerbang Kompleks Kantor Gubernur DIY Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/11/2026) sore.
Dalam pertemuan tersebut, Sri Sultan memilih berdialog langsung dengan para demonstran untuk mendengarkan berbagai tuntutan terkait kebijakan Pemerintah Daerah DIY.
Sejumlah persoalan yang dibahas meliputi kebijakan Jaga Warga, perbaikan Stadion Mandala Krida, serta tuntutan penetapan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
Sri Sultan memberikan penjelasan mengenai kebijakan pemerintah daerah sekaligus membuka kemungkinan evaluasi terhadap sejumlah program yang menjadi perhatian massa aksi.
Sultan HB X Siap Tinjau Kebijakan Jaga Warga Jika Hambat DemokrasiSalah satu tuntutan yang disampaikan massa Aliansi Jogja Memanggil berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Jaga Warga di wilayah DIY.
Menanggapi persoalan tersebut, Sri Sultan menjelaskan bahwa program Jaga Warga pada dasarnya dibentuk untuk menjaga keamanan, ketenteraman, dan kenyamanan masyarakat di lingkungan masing-masing.
Namun, ia menyatakan Pemerintah Daerah DIY bersedia mempertimbangkan kembali penerapan kebijakan tersebut apabila dalam pelaksanaannya justru menghambat perkembangan demokrasi.
"Karena apa? Karena itu (Jaga Warga) sebetulnya untuk menjaga keamanan warga. Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau," ujar Sultan.
Pernyataan tersebut membuka kemungkinan evaluasi terhadap kebijakan Jaga Warga dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan demokrasi.
Renovasi Stadion Mandala Krida Terkendala Kasus KPK, Pembangunan Ditargetkan 2028Selain membahas Jaga Warga, Sri Sultan memberikan penjelasan mengenai kondisi Stadion Mandala Krida yang turut menjadi perhatian massa aksi.
Ia menerangkan bahwa proses perbaikan stadion sebelumnya mengalami kendala hukum karena fasilitas olahraga tersebut menjadi bagian dari barang bukti dalam perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan maupun renovasi Stadion Mandala Krida belum dapat dilanjutkan selama persoalan hukum yang berkaitan dengan fasilitas tersebut belum selesai.
Setelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap, KPK pada awal September 2026 menyampaikan bahwa pembangunan atau renovasi Stadion Mandala Krida sudah dapat dilanjutkan.
Sri Sultan menjelaskan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan survei untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan perbaikan fasilitas stadion.
Berdasarkan hasil survei tersebut, tribun sisi timur Stadion Mandala Krida diketahui belum memenuhi persyaratan sehingga membutuhkan pembangunan kembali.
Namun, pelaksanaan pembangunan harus menyesuaikan ketersediaan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pengerjaannya direncanakan berlangsung secara bertahap.
Sri Sultan menyebut pembangunan bagian stadion agar memenuhi standar Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) baru dapat dilaksanakan pada 2028.
"Bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA itu tahun 2028," kata Sri Sultan.
Sambil menunggu proses pembangunan lebih lanjut, Stadion Mandala Krida masih dapat dimanfaatkan masyarakat dengan sejumlah pembatasan penggunaan.
Salah satu pembatasan tersebut berkaitan dengan penggunaan stadion pada malam hari yang belum memungkinkan karena fasilitas penerangan atau lampu stadion belum tersedia.
Sultan Ungkap Negosiasi Upah Buruh, Faktor Alfa Naik dari 0,4 Menjadi 0,8Persoalan lain yang disampaikan massa Aliansi Jogja Memanggil adalah tuntutan penetapan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sri Sultan menjelaskan bahwa penetapan upah pekerja di DIY mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi sesuai ketentuan pengupahan yang berlaku.
Indikator tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta faktor alfa yang menjadi salah satu komponen perhitungan kenaikan upah.
Sri Sultan menerangkan bahwa proses penetapan upah juga melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Melalui forum tersebut, berbagai pihak membahas besaran upah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, keberlangsungan dunia usaha, serta kepentingan pekerja.
Dalam proses pembahasan sebelumnya, Pemerintah Daerah DIY melakukan negosiasi dengan kalangan pengusaha mengenai besaran faktor alfa yang digunakan dalam perhitungan kenaikan upah.
Sri Sultan mengungkapkan bahwa faktor alfa yang sebelumnya disepakati sebesar 0,4 berhasil ditingkatkan menjadi 0,8 melalui proses negosiasi dengan pihak pengusaha.
"Yang tahun lalu kesepakatannya 0,4, kami bikin 0,8 karena kami negosiasi sama pengusaha, enggak keberatan," kata Sultan.
Meski demikian, Sri Sultan menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah DIY masih harus mencermati ketentuan pemerintah pusat yang akan menjadi acuan dalam penetapan upah tahun berikutnya.
Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kondisi perekonomian, keberlangsungan kegiatan usaha, serta upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam menentukan kebijakan pengupahan.
Melalui dialog langsung tersebut, Sri Sultan memberikan penjelasan mengenai berbagai kebijakan yang dipersoalkan massa Aliansi Jogja Memanggil sekaligus menyampaikan kemungkinan evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
