Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji membeberkan produsen kendaraan rendah emisi, termasuk mobil hybrid, mengharapkan insentif nonfiskal berupa pembebasan aturan ganjil genap di sejumlah kota, khususnya Jakarta.
Menurut Sarmuji, selain insentif fiskal yang sudah diberikan pemerintah dengan sejumlah persyaratan, pelaku industri juga menginginkan kemudahan penggunaan kendaraan rendah emisi melalui kebijakan pembebasan ganjil genap.
“Mereka berharap di kota-kota bisa diterapkan mereka bisa bebas ganjil genap, itu yang sangat mereka harapkan sehingga utilisasinya oleh masyarakat itu menjadi lebih maksimal,” kata Sarmuji di sela-sela gelaran Showcase Teknologi Kendaraan Rendah Emisi Produksi Dalam Negeri di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (10/11).
Dia menjelaskan, insentif untuk mobil hybrid sebenarnya sudah tersedia. Namun, pemberian insentif tersebut disertai sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi produsen, antara lain tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 60 persen dan ketentuan nilai investasi.
Sarmuji menilai, pembebasan ganjil genap dapat menjadi tambahan daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan kendaraan rendah emisi. Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut bergantung pada pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terkait aturan lalu lintas di wilayahnya.
Menurut dia, kebijakan ganjil genap saat ini belum diterapkan secara luas di berbagai kota dan masih terbatas, terutama di Jakarta. Dengan demikian, pasar kendaraan rendah emisi di luar Jakarta dinilai tetap memiliki peluang tanpa adanya insentif pembebasan ganjil genap.
“Andaikata Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil beremisi rendah, tentu mereka akan jauh lebih semangat lagi,” ujarnya.
