jpnn.com - Anggota DPR RI cum Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut proses hukum terkait persoalan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah final setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurut Doli, di negara ini hanya ada dua institusi peradilan tertinggi, yakni MK dan MA.
BACA JUGA: 3 Elite PSI Mundur di Tengah Isu Pemakzulan Gibran dan Penyadapan Prabowo
"Dua-duanya sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini. Jadi, menurut saya, proses hukum sudah final," kata Doli ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Anak buah Bahlil Lahadalia di Golkar itu menyampaikan pernyataan tersebut menanggapi rencana Gibran menempuh langkah hukum lanjutan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).
BACA JUGA: Gibran Ingin Berjuang di PTUN, Deddy PDIP Sewot: Sangat Tak Masuk Akal!
Menurut Doli, setelah proses hukum selesai, perhatian selanjutnya beralih ke ranah politik, terutama mengenai langkah yang akan diambil DPR untuk menindaklanjuti kedua putusan tersebut.
DPR, lanjut Doli, tidak bisa berdiam diri setelah MK dan MA mengeluarkan putusan terkait ijazah Gibran.
BACA JUGA: Disebut Punya Kedekatan dengan Jenderal Listyo, Mendagri Tito Beri Penjelasan Begini
Doli mengatakan dimulainya masa sidang DPR pada Selasa menjadi momentum bagi anggota parlemen untuk menggunakan hak konstitusionalnya, termasuk hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai bagian dari proses pemakzulan Gibran.
Dia bahkan mengungkap bahwa komunikasi lintas fraksi di DPR mengenai HMP telah berlangsung sejak masa reses.
Dengan dimulainya masa sidang, komunikasi yang sebelumnya berlangsung dapat dilanjutkan melalui mekanisme yang tersedia di DPR.
Sebelumnya, putusan MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa pagi.
Pada pertemuan itu, kata Prasetyo, Wapres Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di PTUN.
Di sisi lain, Gibran menyebut Presiden Prabowo memberikan saran agar dirinya terus berjuang di pengadilan untuk menyelesaikan isu ijazahnya.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight (berjuang) di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," katanya di Istana Wapres, Selasa sore.(Ant/JPNN)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... AHY, Dasco, Hingga Puan Maharani Berpotensi Gantikan Gibran sebagai Wapres
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
