Antalya, Turki (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meluncurkan platform Carbon Connection For Climate Next (CarbonNex), sebagai platform kerja sama karbon di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, Selasa (10/11).
Dalam kesempatan tersebut, Jumhur mengatakan, platform CarbonNEX yang dibuka hingga COP31 berakhir pada 19 November 2026 itu, akan mempertemukan para pengusul proyek karbon di Indonesia dengan pembeli, investor, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan.
"Kami ingin pertemuan ini menghasilkan lebih dari sekadar penjajakan minat. Kami ingin para peserta memahami peluang yang ada, mengidentifikasi apa yang dibutuhkan, dan menyepakati langkah kerja yang diperlukan untuk melangkah maju,” kata Jumhur.
CarbonNex juga akan melanjutkan potensi-potensi kerja sama karbon yang dimulai di Paviliun Indonesia para COP30 di Belem, Brazil pada 2025.
Baca juga: Menteri LH: Paviliun Indonesia suarakan lima strategi iklim di COP31
“Tahun ini, kami membawa upaya tersebut lebih jauh lagi. Kami ingin mempertemukan para pengusul proyek, pembeli, dan mitra, bukan sekadar untuk bertukar informasi, melainkan untuk menyepakati langkah-langkah konkret dan melaksanakannya lebih lanjut setelah COP berakhir,” lanjutnya.
Ia menekankan, bahwa kerja sama karbon harus mendukung komitmen iklim dan prioritas pembangunan nasional Indonesia, dengan tetap menjaga transparansi dan kredibilitas.
“Kredibilitas pasar karbon bergantung pada kredibilitas upaya mitigasi yang mendasarinya. Kita harus transparan mengenai apa yang dihasilkan, bagaimana verifikasinya, dan bagaimana pencatatannya,” katanya
Ia menambahkan, Peta Jalan Perdagangan Karbon Nasional disusun untuk menjaga Nationally Determined Contribution Indonesia, sekaligus untuk mengidentifikasi proyek dan unit karbon yang memenuhi syarat guna mendapatkan otorisasi dan rekomendasi sektoral.
"Bagi kami, langkah-langkah pengamanan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kerja sama dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Sementara itu, melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), pemerintah juga berupaya menghubungkan kebutuhan pendanaan iklim yang telah diidentifikasi dengan dukungan yang relevan, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Pendekatan yang diambil haruslah praktis. Identifikasi kebutuhannya, tentukan kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap mitra, dan sepakati langkah-langkah selanjutnya,“ tutup Jumhur.
Baca juga: Menteri LH dalami dugaan pembakaran lahan untuk rusak citra pemerintah
Baca juga: KLH dorong perkuat auditor lingkungan di industri hingga pertambangan
Baca juga: Menteri LH ajak tobat ekologis lewat tiga langkah, pulihkan lingkungan
Dalam kesempatan tersebut, Jumhur mengatakan, platform CarbonNEX yang dibuka hingga COP31 berakhir pada 19 November 2026 itu, akan mempertemukan para pengusul proyek karbon di Indonesia dengan pembeli, investor, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan.
"Kami ingin pertemuan ini menghasilkan lebih dari sekadar penjajakan minat. Kami ingin para peserta memahami peluang yang ada, mengidentifikasi apa yang dibutuhkan, dan menyepakati langkah kerja yang diperlukan untuk melangkah maju,” kata Jumhur.
CarbonNex juga akan melanjutkan potensi-potensi kerja sama karbon yang dimulai di Paviliun Indonesia para COP30 di Belem, Brazil pada 2025.
Baca juga: Menteri LH: Paviliun Indonesia suarakan lima strategi iklim di COP31
“Tahun ini, kami membawa upaya tersebut lebih jauh lagi. Kami ingin mempertemukan para pengusul proyek, pembeli, dan mitra, bukan sekadar untuk bertukar informasi, melainkan untuk menyepakati langkah-langkah konkret dan melaksanakannya lebih lanjut setelah COP berakhir,” lanjutnya.
Ia menekankan, bahwa kerja sama karbon harus mendukung komitmen iklim dan prioritas pembangunan nasional Indonesia, dengan tetap menjaga transparansi dan kredibilitas.
“Kredibilitas pasar karbon bergantung pada kredibilitas upaya mitigasi yang mendasarinya. Kita harus transparan mengenai apa yang dihasilkan, bagaimana verifikasinya, dan bagaimana pencatatannya,” katanya
Ia menambahkan, Peta Jalan Perdagangan Karbon Nasional disusun untuk menjaga Nationally Determined Contribution Indonesia, sekaligus untuk mengidentifikasi proyek dan unit karbon yang memenuhi syarat guna mendapatkan otorisasi dan rekomendasi sektoral.
"Bagi kami, langkah-langkah pengamanan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kerja sama dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Sementara itu, melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), pemerintah juga berupaya menghubungkan kebutuhan pendanaan iklim yang telah diidentifikasi dengan dukungan yang relevan, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Pendekatan yang diambil haruslah praktis. Identifikasi kebutuhannya, tentukan kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap mitra, dan sepakati langkah-langkah selanjutnya,“ tutup Jumhur.
Baca juga: Menteri LH dalami dugaan pembakaran lahan untuk rusak citra pemerintah
Baca juga: KLH dorong perkuat auditor lingkungan di industri hingga pertambangan
Baca juga: Menteri LH ajak tobat ekologis lewat tiga langkah, pulihkan lingkungan
