DPR Pastikan Hak Menyatakan Pendapat Tak Terganggu Upaya Gibran di PTUN

Jakarta: DPR RI memastikan tetap dapat memproses usulan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat menanggapi rencana Gibran yang ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Iya enggak ada masalah lah kalau itu ya. Menurut saya,” ujar Saan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Saan menilai, proses politik di parlemen dan langkah hukum oleh Gibran di pengadilan dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling menghalangi. Dasar pengusulan HMP oleh anggota DPR merujuk langsung pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah tersebut.

“Kan kita juga apa pasti juga para anggota juga dasarnya kan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung kan,” jelas Saan.

Saan menambahkan, pimpinan DPR dipastikan akan menindaklanjuti setiap usulan dari anggota dewan apabila seluruh persyaratan administratif terpenuhi. Pimpinan DPR akan mengkaji secara mendalam argumentasi hukum yang menjadi dasar usulan tersebut.

“Argumentasi para pengusul apa mengusulkan yang namanya hak menyatakan pendapat. Itu kan kita akan lihat argumentasinya, akan lihat dasar-dasar hukumnya dan sebagainya,” ujar Saan.

Jika semua ketentuan telah terpenuhi, pimpinan dewan akan membawa hasil kajian tersebut ke rapat pimpinan (rapim) dan meneruskannya ke Badan Musyawarah (bamus). Proses kelembagaan di parlemen akan berjalan sesuai dengan mekanisme dan tata tertib yang berlaku.

“Nanti tergantung rapim dan bamus menyikapi kalau memang ada usulan dari para anggota untuk mengusulkan HMP,” pungkas Saan.


Gedung DPR RI. Foto: dok. DPR RI. 

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan perihal niatan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana. Gibran disebut menyampaikan niat tersebut guna menghadapi dinamika politik serta putusan lembaga peradilan yang berkembang.

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.