Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi dijerat pasal makar.
Yusril menyatakan, tindakan penyadapan terhadap kepala negara tidak dapat dikategorikan sekadar sebagai tindak pidana umum ataupun kejahatan siber biasa. Sebab, objek yang disadap adalah simbol negara yang memiliki mandat memimpin roda pemerintahan.
"Kalau terhadap orang biasa, itu bisa dikatakan tindak pidana umum. Namun, yang disadap ini bukan orang biasa, melainkan presiden. Pada diri beliau melekat harkat, martabat, dan jabatan kepresidenan," ujar Yusril dalam tayangan Primetime News Metro TV, Selasa, 10 November 2026.
Yusril menjelaskan, penyidik memiliki alasan yang cukup untuk mengaitkan pasal tindak pidana penyadapan dan intersepsi dengan ketentuan makar dalam undang-undang, khususnya indikasi pelanggaran yang merujuk pada Pasal 191 dan Pasal 193.
Baca Juga :
Ketua DPR Tegaskan Alat Negara Tak Boleh Jadi Alat PolitikMenurutnya, tindakan intersepsi ilegal terhadap saluran komunikasi presiden mengarah pada upaya melumpuhkan fungsi kepala negara agar tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memerintah.
Kendati demikian, Yusril menekankan bahwa dugaan motif yang lebih berat, seperti rencana penggulingan kekuasaan, masih menunggu perkembangan hasil penyelidikan resmi dari pihak kepolisian.
"Mengenai hal yang lebih jauh, kita belum tahu karena proses masih dalam tahap penyelidikan. Namun untuk saat ini, terdapat alasan yang cukup untuk mengaitkan pasal penyadapan dan intersepsi tersebut dengan pasal-pasal makar," tuturnya.
