Polri membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI dan sejumlah pejabat negara.
Tim yang dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri itu dibentuk atas arahan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.
Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir Kepala Divisi Humas Polri mengatakan, pembentukan tim tersebut merupakan respons Kapolri terhadap potensi dugaan makar yang sebelumnya disampaikan dalam keterangan resmi kepolisian.
“Potensi terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman,” kata Isir di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Isir menjelaskan, proses pendalaman membutuhkan waktu sehingga masyarakat diminta menunggu hasil kerja tim sekaligus ikut mengawal penanganan perkara tersebut.
“Mari kita sama-sama dukung, kita kawal. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja,” ujarnya dilansir dari Antara.
Di sisi lain, Isir memastikan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri masih berlangsung.
Dengan demikian, pendalaman dugaan makar dan penyidikan perkara penyadapan ilegal tetap berjalan.
Sebelumnya, Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara menyebut dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Kepala Negara serta sejumlah pejabat negara berpotensi mengarah pada perbuatan makar.
Menurut Prasetyo, tindakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi membahayakan kepentingan negara dan keselamatan pimpinan negara.
Terlebih, penyadapan tanpa prosedur, penghilangan barang bukti elektronik, serta akses ilegal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP (Jenderal Listyo Sigit Prabowo eks Kapolri), ASN (Irjen Ahrie Sonta Nasution), EH (Irjen Eko Hadi Santoso), dan SU (Irjen Slamet Uliandi).
Keempatnya diduga terlibat dalam tindak pidana penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).
Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, aktivitas penyadapan tersebut diduga menyasar Presiden RI, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha selama periode 2025–2026.
Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan dari penyidik, tanpa dilengkapi lampiran laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Selain dugaan penyadapan ilegal, para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. (ant/saf/ipg)
