jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Indonesia Kita Award 2026 untuk kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara malam penganugerahan Indonesia Kita Award 2026 di Hotel Patra Jasa, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
BACA JUGA: Gubernur Luthfi Gandeng Ribuan Mahasiswa untuk Program Kecamatan Berdaya
Luthfi mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil dari kerja bersama seluruh masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
Kehadiran pemerintah penting untuk memberikan kepastian dan kemudahan layanan pengaduan, pendampingan, dan penangangan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.
BACA JUGA: Sukses Jadikan Solo Raya Percontohan Aglomerasi, Ahmad Luthfi Raih Agglomeration Leadership Award
"Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak,” kata dia.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Jateng untuk melindungi perempuan dan anak di wilayahnya.
BACA JUGA: Kebakaran Gunung Lawu Tinggal Satu Titik, Gubernur Luthfi Perintahkan Penyisiran
Salah satunnya melalui program Kecamatan Berdaya. Melalui program ini, Pemprov Jateng berupaya memberikan pelayanan serta perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan.
Kecamatan difungsikan sebagai hub sekaligus mendekatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Salah satu instrumen penting dalam Kecamatan Berdaya adalah Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA).
Saat ini RPPA telah terbentuk di seluruh 576 kecamatan di Jawa Tengah. Artinya, jejaring perlindungan telah menjangkau seluruh wilayah kecamatan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, mengatakan per 9 November 2026 ada 2.886 masyarakat telah memperoleh layanan melalui RPPA. Terdiri atas 799 layanan konseling, 1.898 penanganan kasus, dan 189 layanan rujukan.
Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan RPPA bukan sekadar pembentukan kelembagaan, tetapi telah memberikan layanan nyata kepada masyarakat.
"Tugas kita adalah bagaimana RPPA itu memberikan pelayanan yang terbaik. Kita terus lakukan akselerasi, bagaimana Kecamatan Berdaya itu bisa memasifkan RPPA sehingga lebih berdampak, perempuan dan anak-anak terlindungi," katanya.
Dia menambahkan tidak hanya pelayanan dan pendampingan penyelesaian kasus, Pemprov Jateng juga mengutamakan tindakan pencegahan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi. Dalam waktu dekat juga akan dilakukan training of trainer (ToT) untuk fasilitator pencegahan penanganan kekerasan.
Fasilitator itu akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparatur sipil negeri (ASN), pengurus pondok pesantren, polisi, sekolah, hingga relawan.
“Kami akan bertemu Menteri PPA untuk meminta payung hukum terkait dengan adanya fasilitator untuk pencegahan dan penanganan kekerasan," ucapnya.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
