Menjelang rapat paripurna DPR pada Selasa (10/11/2026), anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Mardani Ali Sera, memperlihatkan selembar surat. Dalam surat itu, terdapat satu lampiran berisi nama sejumlah anggota DPR lengkap dengan tanda tangan mereka. Mereka sepakat mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menyikapi persoalan dugaan pelanggaran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara politik.
Dukungan pengusulan penggunaan hak menyatakan pendapat itu tidak hanya datang dari para anggota Fraksi PKS. Sejumlah anggota DPR dari fraksi lain pun turut membubuhkan tanda tangan.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani. Mereka dari mayoritas fraksi di DPR. Surat sudah disampaikan ke pimpinan (DPR),” ujar Mardani.
Jumlah tersebut sudah lebih dari cukup untuk memenuhi syarat pengajuan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR mengatur, usulan hak menyatakan pendapat harus diajukan minimal 25 anggota DPR.
Sebelum surat itu beredar, Mardani mengungkapkan, sudah ada serangkaian pertemuan untuk mematangkan upaya politik tersebut. Bahkan, katanya, perwakilan dari Fraksi Partai Gerindra turut berpartisipasi dalam pembahasan tersebut. Namun, Mardani tidak mengungkapkan inisiator dari pertemuan itu.
“Gerindra juga ikutan rapat. Kami dari kemairn rapat, dari malam ke malam, tadi pagi (rapat) lagi,” tuturnya.
Hal tersebut dibenarkan oleh Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Doli menyampaikan, komunikasi antarpartai untuk menggalang dukungan penggunaan hak menyatakan pendapat terus digencarkan.
Serial Artikel
Paripurna DPR Belum Bahas Pemakzulan Gibran, Puan Janji Proses Usulan Hak Menyatakan Pendapat
Rapat Paripurna DPR pagi ini sebatas membuka masa sidang DPR. DPR berjanji memproses usulan hak menyatakan pendapat dari anggotanya terkait ijazah SMA Wapres Gibran.
“Sekarang kami sedang membuka ya. Membuka siapa saja bagi anggota-anggota yang merasa berkepentingan untuk menggunakan haknya, ya silakan saja berkomunikasi. Semua pihak lah yang ada di DPR,” katanya.
Doli membenarkan bahwa ada anggota DPR dari Fraksi Golkar yang ikut mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat. Saat dikonfirmasi lebih lanjut apakah dirinya ikut masuk dalam daftar anggota dewan yang mengusulkan, Doli hanya menjawab, “Insyaalah.”
Adapun, Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan, hingga Selasa, belum ada anggota fraksinya yang ikut menandatangani usul penggunaan hak menyatakan pendapat. Namun, partainya membebaskan kadernya untuk berpendapat terkait polemik kasus Gibran, sesuai dengan UU MD3.
“Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota,” kata dia.
Kamrussamad juga menegaskan bahwa Gerindra akan mengikuti setiap aspirasi fraksi-fraksi lain di DPR, sepanjang sesuai dengan amanat konstitusi.
“Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai amandemen UU MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu,” ujarnya.
Urung diusulkan
Setelah surat itu beredar, muncul spekulasi akan ada sejumlah anggota DPR yang menginterupsi rapat paripurna untuk menyampaikan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat. Spekulasi itu kian kuat karena rapat paripuna lebih ramai dari biasanya. Dari 580 anggota DPR, hanya 11 orang izin tidak hadir. Anggota yang hadir 414 orang, sekitar 71 persen. Sisanya, 155 anggota absen tanpa keterangan.
Namun, kenyataannya, rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani berlangsung singkat. Puan hanya membacakan surat presiden berisi persetujuan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, kemudian diakhiri dengan pembacaan pidato pembukaan masa sidang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, sejumlah anggota DPR mulanya memang ingin menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna untuk menyampaikan usul penggunaan hak menyatakan pendapat. Namun, mereka mengurungkan niatnya karena tiba-tiba menjelang sidang, para anggota dewan mendapat kabar bahwa Gibran akan mundur dari jabatan wapres.
Bahkan, beredar informasi Gibran sudah menyatakan keinginannya tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Atas informasi itu pula, rapat paripurna yang mulanya dijadwalkan mulai pukul 09.30 diundur hampir satu jam.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo membenarkan hal tersebut. Ia mengaku, seharusnya kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan”, diperlihatkan kepada seluruh anggota DPR di tengah-tengah sidang.
”Ya karena, kan, tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat. Tentu, ya ini bagian dari representasi apa yang diinginkan oleh publik,” tegasnya.
Alasan lain yang diperoleh Kompas, penggalangan tanda tangan pengusulan hak menyatakan pendapat ditahan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di pasar modal. Langkah itu sekaligus bertujuan menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Sebab, proses politik terhadap Gibran akan memakan waktu panjang. Berbeda jika sudah ada keputusan dari Gibran untuk mundur, prosesnya akan berlangsung lebih cepat.
Puan Maharani saat ditemui seusai rapat paripurna tak mengungkap alasan tidak dibacakannya surat usulan hak menyatakan pendapat dari para anggota DPR. Namun, dia memastikan surat tersebut akan diproses setelah pembukaan masa sidang ini.
“Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada,” tegas Puan.
Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi PKS Muhammad Kholid tak begitu mempersoalkan apabila usulan hak menyatakan pendapat tidak mengemuka dalam Sidang Paripurna kali ini. Menurut dia, justru ini bisa menjadi satu jalan keluar yang sewaktu-waktu bisa dipakai oleh DPR jika Gibran tak kunjung mundur dari jabatannya.
“Pilihannya dua. Kalau beliau (Gibran) mundur, akan lebih baik. Kalau beliau tidak mundur, ya proses konstitusional di DPR akan berjalan,” ungkapnya.
“Senjata” tekan politik
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, berpandangan, ada kerumitan dan panjangnya napas politik yang dibutuhkan untuk mengeksekusi hak menyatakan pendapat.
”Bila skenario ini terjadi, prosesnya bisa panjang dan bisa memakan waktu sekitar 6-9 bulan. Namun, bisa juga lebih cepat dari itu. Proses dimulai dari DPR, MK, dan MPR,” jelasnya.
Di tingkat parlemen sendiri, persyaratannya sangat ketat. Usulan dari minimal 25 anggota harus disetujui lewat Rapat Paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga anggota DPR. Jika lolos, DPR masih harus membentuk Panitia Khusus (Pansus), sebelum akhirnya berlanjut ke sidang MK selama maksimal 90 hari, dan berujung pada keputusan final di sidang MPR yang juga menuntut syarat kuorum kehadiran tiga perempat anggota.
Melihat berlikunya jalur konstitusional tersebut, wacana hak menyatakan pendapat pada akhirnya lebih dibaca sebagai ”senjata” tekan politik di tangan parlemen untuk mendorong skenario alternatif yang lebih instan. Skenario yang dimaksud adalah memaksa Gibran mengundurkan diri secara sukarela karena tingginya tekanan, sebelum proses pemakzulan di Senayan benar-benar rampung.
Arya menyebut opsi kesukarelaan untuk mundur adalah langkah pamungkas yang membutuhkan tekanan politik besar dari legislatif kepada eksekutif. ”Ini skenario paling mengejutkan dan tentu tidak menguntungkan bagi politik jangka panjang Gibran dan trah politik Solo. Kondisi ini hanya mungkin terjadi dalam situasi politik yang sangat khusus,” ungkapnya.
Apabila skenario pengunduran diri ini benar-benar terjadi, Presiden akan dihadapkan pada tugas rumit untuk mengusulkan dua nama pengganti ke MPR demi menjaga soliditas partai koalisi. Namun di sisi lain, daya ledak hak menyatakan pendapat di parlemen sebenarnya sangat bergantung pada tarik-menarik dan kompromi tingkat elite.
Laju manuver DPR akan sangat ditentukan oleh keputusan politik Presiden, sikap pimpinan partai politik yang mengontrol fraksi di DPR, serta kalkulasi dampak dan risiko politik elite menuju kontestasi Pemilu 2029.
Arya meyakini bahwa wacana ”senjata” pemakzulan di parlemen ini bisa saja layu sebelum berkembang atau berhenti di tengah jalan. Apalagi jika para elite penguasa telah menemukan titik temu demi menghindari benturan.
”Bila kondisi ini terjadi, artinya sudah terjadi konsensus dan kesepakatan di level elit, terutama antara Hambalang dan Solo. Atau usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tidak mendapatkan dukungan politik di DPR, pimpinan partai tidak mau mengambil risiko, atau Prabowo dan Jokowi tidak ingin menciptakan konflik politik terbuka,” tambahnya.
