JAKARTA, KOMPAS.TV- Upah Minimum 2027 menjadi sorotan setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026.
Regulasi baru ini menjadi landasan dalam penetapan upah minimum tahun depan, termasuk penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 di seluruh Indonesia.
Melalui aturan tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah indikator yang menjadi dasar penghitungan upah minimum. Lantas, apa saja faktor penentu kenaikan UMP 2027 dan bagaimana mekanisme penghitungannya berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026?
Faktor Penentu Kenaikan UMP 2027Mengutip Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa (10/11/2026), ketentuan mengenai pengupahan diatur dalam Pasal 138 dan Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Berdasarkan kedua pasal tersebut, terdapat sejumlah indikator dan mekanisme yang menjadi dasar penetapan upah minimum, berikut rinciannya:
Baca Juga: Buruh Bakal Gelar Aksi Kawal Penetapan Upah Minimum 2027
1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Kebutuhan hidup layak menjadi salah satu indikator utama dalam penghitungan upah minimum. Hal ini tercantum dalam Pasal 138 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026.
KHL digunakan untuk menggambarkan kebutuhan dasar pekerja agar dapat hidup secara layak. Penentuan indikator ini dilakukan melalui survei riil di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Kondisi Ekonomi
Kondisi ekonomi juga menjadi faktor penentu penghitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (1). Indikator kondisi ekonomi tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam menentukan besaran upah minimum.
Dalam formula penghitungan, kondisi ini turut tercermin melalui variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (2).
3. Kondisi Ketenagakerjaan
Selain kondisi ekonomi, kondisi ketenagakerjaan menjadi indikator yang wajib diperhitungkan dalam penetapan upah minimum. Data mengenai kondisi ketenagakerjaan harus bersumber dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik seperti diatur dalam Pasal 138 ayat (2).
4. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu variabel dalam formula penghitungan upah minimum. Berdasarkan Pasal 139 ayat (2), formula penghitungan upah minimum harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, perkembangan ekonomi menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam menentukan besaran kenaikan upah.
5. Laju Inflasi
Laju inflasi juga menjadi variabel yang digunakan dalam formula penghitungan upah minimum. Inflasi menjadi indikator yang diperhitungkan dalam formula untuk menggambarkan perubahan harga barang dan jasa dalam perekonomian.
6. Indeks Tertentu
Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, penghitungan upah minimum menggunakan indeks tertentu. Pasal 139 ayat (3) mengatur bahwa indeks tertentu tersebut memiliki batas bawah 0,5 dan batas atas paling tinggi 1.
Nilai indeks ini menjadi salah satu variabel dalam formula penghitungan upah minimum. Adapun penerapannya mengikuti ketentuan teknis yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah.
7. Nilai Tertinggi antara Formula Penghitungan dan KHL
Besaran upah minimum yang ditetapkan tidak serta-merta mengikuti hasil formula penghitungan. Pemerintah juga harus membandingkannya dengan nilai kebutuhan hidup layak.
Baca Juga: Buruh di Banda Aceh Tuntut Kenaikan Upah Minimum Provinsi | INDONESIA UPDATE
Berdasarkan Pasal 139 ayat (4), penetapan upah minimum harus menggunakan nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum atau nilai KHL yang telah disepakati oleh dewan pengupahan daerah.
Artinya, kedua hasil penghitungan tersebut menjadi bahan pertimbangan sebelum besaran upah minimum ditetapkan.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Switzy Sabandar Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- Upah minimum 2027
- Upah minimum
- kenaikan
- upah
