Kabakom membantah pernyataan Gibran yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto menyarankan untuk berjuang di PTUN terkait keabsahan ijazahnya.
IDXChannel - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, membantah pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto menyarankan untuk berjuang atau fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan ijazahnya.
Syahganda mengatakan dirinya berada di Istana Negara pada Selasa (10/11/2026) hingga pukul 18.00 WIB usai acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden.
Dia pun melihat secara langsung bahwa Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, paling terakhir bertemu Prabowo untuk memberikan gambaran hukum terkait polemik ijazah Gibran.
Sebelumnya, Yusril mengatakan dirinya telah memberikan pandangan hukum kepada Presiden bahwa tidak ada gunanya bagi Gibran membuktikan keabsahan ijazahnya di PTUN. Mengingat, dua putusan soal Ijazah Gibran dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sudah final dan mengikat.
"Aku kan sampai jam 6 di Istana habis hari penyerahan gelar Pahlawan kan. Nah itu kan aku sampai melihat ya Yusril (bertemu Presiden) yang terakhir berarti (pandangan hukum) Yusril yang benar kan," kata Syahganda dalam keterangannya kepada awak media, dikutip Rabu (11/11/2026).
Syahganda menegaskan bahwa Yusril telah mengungkapkan tidak ada kesempatan atau celah hukum lagi bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya di PTUN. Pandangan Yusril ini, kata Syahganda, telah disampaikan kepada Prabowo.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk (Gibran fight di) PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden," tegasnya.
Syahganda pun menilai pandangan Yusril tersebut yang seharusnya menjadi acuan dalam melihat sikap Presiden terkait persoalan ijazah Gibran.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," tutur Syahganda.
Syahganda kembali menegaskan bahwa pernyataan Yusril merupakan pandangan yang benar terkait tidak adanya lagi jalur hukum melalui PTUN yang dapat ditempuh Gibran. "Iya karena saran yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," ujarnya.
(Febrina Ratna Iskana)
