Bayangkan sedang mengantre di kasir supermarket. Belanja bulanan sudah dihitung, tetapi aplikasi bank tidak bisa dibuka. Uang tersedia, pembayaran gagal. Di tempat lain, seorang pedagang kehilangan persediaan makanan karena mesin pendinginnya tiba-tiba berubah suhu. Seorang pasien menunggu pelayanan ketika sistem rumah sakit mengalami gangguan.
Kita semakin bergantung pada teknologi yang tidak sepenuhnya dipahami. Keamanan digital terasa jauh sampai gangguannya menyentuh dompet, pekerjaan, makanan, dan kesehatan. Ketika hampir seluruh kehidupan tersambung ke jaringan, persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana teknologi bekerja, melainkan siapa menjaga manusia ketika teknologi gagal.
Ketika Pendingin Menjadi SasaranAwal November 2026, serangan siber dilaporkan mengganggu sistem pengendali pendingin di tiga fasilitas penyimpanan produk darah di Perancis. Persediaan berhasil diamankan sebelum rusak. Namun, kejadian tersebut memperlihatkan bagaimana peretasan dapat menjangkau perangkat yang menopang keselamatan manusia.
Pada waktu berdekatan, serangan serupa dilaporkan melanda supermarket di sejumlah negara Eropa, termasuk Belgia dan Swedia. Pengaturan suhu berubah sehingga makanan rusak dan menimbulkan kerugian ekonomi.
Peretasan tidak lagi hanya mencuri informasi atau mengunci komputer. Serangan terhadap perangkat yang terhubung internet dapat mengubah kondisi fisik dan mengancam kebutuhan dasar manusia.
Indonesia mempunyai pengalaman sendiri. Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara pada Juni 2024 menghambat layanan publik, termasuk keimigrasian. Gangguan sistem digital berubah menjadi kesulitan nyata bagi warga yang membutuhkan pelayanan negara.
Bayangkan apabila serangan berikutnya mengenai distribusi obat, rantai pendingin pangan, sistem pembayaran, atau pengelolaan listrik. Kerugiannya bukan hanya data yang hilang, tetapi juga pendapatan, pelayanan, bahkan keselamatan manusia.
Di tengah meningkatnya ancaman tersebut, beredar informasi bahwa 33 negara meminta warganya menyiapkan kebutuhan darurat selama 72 jam. Klaim ini perlu dibaca hati-hati karena belum terdapat konfirmasi bahwa seluruh negara secara serentak mengeluarkan peringatan menghadapi satu ancaman global.
Namun, kebijakan kesiapsiagaan itu nyata. Melalui Preparedness Union Strategy pada Maret 2025, Uni Eropa mendorong masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri setidaknya selama 72 jam. Persiapan tersebut ditujukan menghadapi bencana alam, konflik, hingga kegagalan infrastruktur.
Pesannya bukan bahwa bencana besar pasti datang, melainkan masyarakat perlu mampu bertahan ketika layanan yang selama ini dianggap tersedia mendadak terputus.
Indonesia sebenarnya akrab dengan kesiapsiagaan bencana. Gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi mengajarkan pentingnya persediaan dasar serta jalur evakuasi. Kini, pemahaman tersebut perlu diperluas untuk menghadapi gangguan digital.
Ketika listrik padam, komunikasi terputus, atau pembayaran elektronik tidak berfungsi, keluarga membutuhkan air, makanan, obat, informasi terpercaya, dan bantuan. Kesiapsiagaan bukan ajakan menimbun barang, melainkan membangun kemampuan menghadapi ketidakpastian tanpa kepanikan.
AI Mempercepat AncamanAncaman semakin rumit ketika kecerdasan buatan ikut mengubah kemampuan melakukan serangan. Geoffrey Hinton, pelopor AI sekaligus penerima Nobel Fisika 2024, mengkhawatirkan kemampuan AI melancarkan serangan siber yang berpotensi melampaui manusia. Pertahanan digital pun semakin membutuhkan teknologi serupa.
Peringatan Hinton bukan berarti setiap peretasan dilakukan AI. Serangan terhadap perangkat pendingin di Eropa, misalnya, belum terbukti melibatkan kecerdasan buatan. Kerentanan perangkat lunak dan lemahnya pengamanan tetap menjadi persoalan mendasar.
Teknologi baru dapat memperbesar ancaman yang sebenarnya berakar pada kelemahan lama.
Kekhawatiran serupa disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria pada Agustus 2026. AI mempercepat perkembangan dan memperluas jangkauan ancaman siber. Penipuan menggunakan deepfake maupun rekayasa sosial semakin sulit dikenali karena teknologi mampu menghasilkan tiruan yang meyakinkan.
Persoalannya bahkan dapat berkembang melampaui penyalahgunaan teknologi oleh manusia. Bagaimana jika mesin yang dirancang membantu pekerjaan justru mengambil tindakan yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan?
Inilah persoalan yang disebut Nick Bostrom sebagai control problem dalam Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies (2014). Semakin cerdas suatu sistem, semakin penting memastikan tujuan dan tindakannya tetap selaras dengan keselamatan manusia.
Bayangkan AI yang diberi tugas mempercepat transaksi keuangan. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari kecepatan. Sistem juga harus mengenali penipuan, membatasi kewenangan, dan memungkinkan manusia membatalkan keputusan keliru.
Peringatan lebih jauh datang dari Yoshua Bengio. Dalam pembahasannya mengenai keselamatan AI di Dewan Keamanan PBB pada September 2026, ilmuwan tersebut menyoroti risiko agen AI yang dapat menyimpang dari instruksi, menghindari pengawasan, dan melakukan tindakan berbahaya.
Kemungkinan itu tidak berarti seluruh AI sekarang kehilangan kendali. Namun, teknologi yang semakin otonom menuntut pengawasan yang tidak tertinggal dari kecanggihannya.
Siapa Bertanggung Jawab?Mesin dapat menghasilkan informasi, rekomendasi, bahkan keputusan yang memengaruhi kehidupan manusia tanpa memiliki pemahaman sebagaimana manusia.
Fenomena itulah yang menjadi perhatian Elena Esposito dalam Artificial Communication: How Algorithms Produce Social Intelligence (2022). Komunikasi yang melibatkan algoritma tidak mengharuskan mesin memahami makna sebagaimana manusia. Namun, hasilnya tetap memengaruhi tindakan dan keputusan sosial.
Implikasinya serius. Ketika keluaran algoritma menjadi dasar transaksi, pelayanan kesehatan, atau pengendalian perangkat, akibatnya dapat dirasakan orang yang bahkan tidak mengetahui keterlibatan mesin.
Karena itu, kepercayaan terhadap teknologi tidak boleh hanya ditentukan oleh kecanggihannya. Harus tersedia batas kewenangan, pemeriksaan, jejak keputusan, serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
Dalam konteks inilah penekanan Nezar Patria pada 19 Agustus 2026 mengenai security by design memperoleh relevansinya. Keamanan harus menjadi bagian dari rancangan teknologi sejak awal, bukan ditambahkan setelah sistem dikembangkan.
Nasihat agar masyarakat berhati-hati tentu penting. Namun, pengguna tidak mungkin menanggung seluruh risiko teknologi yang tidak mereka rancang. Tanggung jawab harus melekat pada pengembang, penyedia layanan, pengelola infrastruktur, dan negara.
Menyiapkan Jalan PulangAda pelajaran menarik dari Groningen, kota di Belanda yang tetap mempertahankan sejumlah prosedur administratif konvensional di tengah kemajuan digital Eropa. Untuk urusan kependudukan tertentu, warga masih harus datang langsung, menunjukkan dokumen identitas, dan menjalani pemeriksaan tatap muka. Pilihan pelayanan fisik juga tetap tersedia berdampingan dengan layanan digital.
Praktik tersebut bukan berarti Groningen tertinggal secara teknologi. Justru ada pemahaman bahwa kemajuan digital tidak harus menghilangkan seluruh cara konvensional. Pelayanan publik semestinya memperluas pilihan masyarakat, bukan membuat mereka sepenuhnya bergantung pada satu saluran teknologi.
Tentu, loket fisik belum tentu dapat bekerja ketika jaringan lumpuh. Namun, keberadaannya mengingatkan bahwa digitalisasi perlu disertai jalur pelayanan alternatif yang benar-benar dapat digunakan ketika sistem utama terganggu.
Indonesia perlu mengubah cara mengukur keberhasilan transformasi digital. Bukan hanya kecepatan transaksi, tetapi juga kemampuan pelayanan bertahan ketika jaringan terputus.
Rumah sakit membutuhkan prosedur darurat, perbankan memerlukan transaksi alternatif, sementara pengelola pangan harus memiliki pengendali keselamatan yang tidak bergantung pada akses jarak jauh. Pemerintah perlu menyiapkan cadangan sistem dan latihan pemulihan.
Kewenangan AI harus diberikan bertahap. Keputusan menyangkut keselamatan, dana besar, atau data sensitif harus dapat diperiksa, dikoreksi, dan dihentikan manusia.
Badan Siber dan Sandi Negara bersama kementerian terkait perlu memetakan infrastruktur kritis, memperkuat pelaporan insiden, dan menguji ketahanan penyedia teknologi. Keamanan berarti memastikan layanan penting tidak runtuh akibat satu titik kegagalan.
Kesiapsiagaan masyarakat juga penting. Warga membutuhkan informasi resmi, jalur bantuan, dan persediaan dasar ketika layanan terputus. Namun, keluarga berpenghasilan rendah tetap harus memperoleh perlindungan meski tidak mampu menyiapkan persediaan darurat.
Pada akhirnya, ketahanan digital adalah persoalan sosial. Siapa paling rentan kehilangan penghasilan dan sulit memperoleh pertolongan? Siapa bertanggung jawab ketika teknologi justru menghadirkan kerugian?
Kita mungkin tidak dapat mencegah setiap serangan, tetapi satu sistem yang berhenti tidak seharusnya menghentikan seluruh kehidupan.
Sebelum menyerahkan lebih banyak urusan kepada mesin, manusia harus memiliki jalan pulang ketika mesin salah arah. Jalan pulang itu bukan sekadar tombol penghentian, melainkan pelayanan yang tetap tersedia, masyarakat yang terlindungi, dan tanggung jawab yang tidak ikut menghilang ketika layar menjadi gelap.
