Bagaimana Kelanjutan Proses Pemakzulan Wapres Gibran?

Desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari berbagai kalangan di masyarakat mulai bergulir kencang setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) seputar ijazah SMA Gibran.

Pada 6 Oktober lalu, MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.

Berselang tiga pekan, persisnya pada 30 Oktober lalu, MA mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, khususnya sebagai syarat administrasi pencalonan sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024. Putusan dengan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut diputuskan oleh majelis kasasi yang dipimpin oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA Yulius.

Desakan pemakzulan disampaikan ke DPR. Para wakil rakyat dituntut untuk menggunakan haknya untuk memakzulkan Gibran. Belakangan, hak DPR dimaksud mengerucut pada hak menyatakan pendapat.

Hak menyatakan pendapat merupakan instrumen konstitusional tertinggi yang dimiliki DPR untuk merespons dugaan pelanggaran hukum berat atau ketidaklayakan posisi jabatan. Pelanggaran hukum mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun pembuktian bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.

Rapat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (10/11/2026) pagi, berlangsung singkat. Agenda dalam rapat sebatas pidato dari Ketua DPR Puan Maharani. Belum ada pembahasan terkait pemakzulan Wapres Gibran dalam rapat. Meski demikian, Puan berjanji, usulan hak menyatakan pendapat dari sejumlah anggota DPR terkait ijazah SMA Gibran akan ditindaklanjuti di masa persidangan kali ini.

Puan menegaskan, setelah pembukaan masa sidang ini, pimpinan DPR akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi di DPR. Selama masa reses pun, sudah banyak masukan yang diterima oleh pimpinan DPR, melalui fraksi ataupun anggota fraksi, terkait dengan yang bisa dilakukan oleh DPR serta bagaimana mekanismenya.

”Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” ujarnya.

Menjelang Rapat Paripurna DPR pada Selasa (10/11/2026), anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Mardani Ali Sera, memperlihatkan selembar surat. Dalam surat itu terdapat satu lampiran berisi nama sejumlah anggota DPR lengkap dengan tanda tangan mereka. Mereka sepakat mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menyikapi persoalan dugaan pelanggaran Wapres Gibran secara politik.

”Ada sekitar 50 anggota yang sudah menandatangani. Mereka dari mayoritas fraksi di DPR. Surat sudah disampaikan ke pimpinan (DPR),” ujar Mardani. Sebelum surat itu beredar, Mardani mengungkapkan, sudah ada serangkaian pertemuan untuk mematangkan upaya politik tersebut.

Namun, kenyataannya, dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani tak ada pembacaan permohonan hak menyatakan pendapat dari anggota.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, langkah politik DPR terhenti setelah para anggota Dewan mendapat kabar bahwa Gibran akan mundur dari jabatan wapres. Alasan lain yang diperoleh Kompas, penggalangan tanda tangan pengusulan hak menyatakan pendapat ditahan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di pasar modal. Langkah itu sekaligus bertujuan menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi adanya niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Niat tersebut disampaikan Wapres Gibran dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi.

”Pertemuan berlangsung lebih kurang 2,5 jam. Dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo.

Merespons keinginan Gibran untuk mengundurkan diri, lanjut Prasetyo, Presiden tidak menolak. Presiden justru memberikan sejumlah saran.

Di sisi lain, Gibran juga meminta waktu untuk diberikan kesempatan membuktikan keabsahan dokumen ijazah yang ia miliki. Pembuktian itu bakal dilakukan dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara atas segala dinamika terkait kasus ijazah yang menggulirkan wacana pemakzulan terhadap dirinya. Ia enggan kasus itu berlama-lama menjadi polemik.

Untuk itu, ia bakal melawan balik dengan menunjukkan semua ijazah sekolah miliknya melalui jalur PTUN serta menempuh mekanisme peninjauan kembali lewat MA sebagaimana saran Presiden Prabowo Subianto.

”Salah satu saran beliau itu (Prabowo) adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) untuk mengajukan PK (peninjauan kembali) di MA,” kata Gibran sebelum meninggalkan Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai, tidak ada lagi celah hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya. Pasalnya, MK dan MA telah mengeluarkan putusan terkait yang bersifat final dan mengikat.

Selain itu, putusan MA juga menempatkan Gibran pada dua pilihan, antara mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan di parlemen.

”Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga tak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh untuk menggugurkannya. Sementara itu, putusan kasasi MA juga sudah final,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Yusril, satu-satunya upaya hukum yang bisa ditempuh adalah peninjauan kembali oleh para pihak, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta penggugat. Gibran bukanlah pihak dalam perkara kasasi yang sebelumnya ditangani MA