jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankannya membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda mengatakan sesuai dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming sudah final dan mengikat.
BACA JUGA: Gus Ipul Sebut Presiden Prabowo Targetkan 500 Sekolah Rakyat untuk 1 Juta Siswa
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan presiden, dong. Itulah concern presiden, dong," kata Syahganda dalam pernyataan diterima di Jakarta, Rabu (11/11).
Dia menegaskan bahwa saran presiden adalah yang diutarakan oleh Menko Yusril terkait proses hukum lanjutan usai putusan MA dan MK menyangkut surat keterangan ijazah wapres.
BACA JUGA: Gibran bin Jokowi Belum Menyerah, Manut Saran Prabowo
"Sehingga tidak mungkin presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril, kan, menko hukumnya presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril," tuturnya.
Adapun pernyataan itu dilontarkan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan saran agar dirinya terus berjuang di pengadilan untuk menyelesaikan isu mengenai ijazahnya.
BACA JUGA: Gibran Mau Mundur di Tengah Skandal Penyadapan Prabowo, Efriza Ungkap Sesuatu
Ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11), Gibran menyampaikan dalam pertemuan pada hari ini, Presiden Prabowo memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Wapres.
Tidak hanya itu, Gibran juga mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Agung terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bersifat final.
"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi, dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Menko Yusril menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
