Jakarta, tvOnenews.com - Listyo Sigit Prabowo bakal menghadapi sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Irsin mengatakan jika pihaknya tak akan memberi perlakuan istimewa terhadap para tersangka.
"Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa," kata Johnny kepada awak media, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Di sisi lain, Johnny mengatakan jika tersangka lainnya termasuk Listyo bakal menjalani sidang pada pekan depan.
Pasalnya, tiga tersangka termasuk Listyo saat ini masih menjalani pemeriksaan mendalam oleh para penyidik.
“Jadwalnya minggu depan ya nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Johnny kepada awak media, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kendati demikian, Johnny belum merinci kepastian jadwal dari sidang KKEP tiga tersangka lainnya tersebut.
“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” ujarnya.
Diketahui empat jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden Prabowo.
Saat ini tiga orang tersangka inisial LSP, ASN, dan EH dilakukan penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.
Ketiganya dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1).
Tersangka yang keempat, yaitu SU yang berperan sebagai dewan pembina dari monitoring center (MC) Bareskrim Polri di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabakmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019.
Saat ini tersangka belum ditahan lantaran sakit. Namun, tersangka SU dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (raa/nsi)
