Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh untuk mengubah putusan terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menyusul keinginan Gibran membawa persoalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Yusril menegaskan, perkara tersebut telah melalui dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kedua putusan itu memiliki kekuatan hukum final.
"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," imbuh dia.
Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding terhadap putusan MA tersebut. Sebab, Wakil Presiden tidak terlibat sebagai tergugat intervensi dalam perkara yang menggugat keputusan terkait suket penyetaraan ijazahnya.
"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding," kata Yusril.
Selain itu, Yusril memperkirakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak akan mengajukan peninjauan kembali (PK). Kementerian tersebut justru akan segera menjalankan amar putusan MA setelah menerima salinan resmi.
Baca Juga: Projo Buka Suara soal Isu Gibran Mundur, Ungkap Fakta di Balik Pertemuan 2,5 Jam dengan Prabowo
"Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," kata dia.
Meski menyebut ruang upaya hukum dalam perkara tersebut sudah tertutup, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran mengenai langkah yang ingin diambil untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
"Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh," kata Yusril.
