JAKARTA - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipastikan akan menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri memastikan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada Listyo Sigit.
“Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, Rabu (11/11/2026).
Isir menjelaskan, susunan majelis sidang etik yang akan menyidangkan Listyo Sigit ditentukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
"Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri,” ujarnya.
Ia mencontohkan pelaksanaan sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta. Dalam sidang tersebut, Ahrie yang berpangkat bintang dua disidangkan oleh majelis yang dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang tiga. Menurutnya, komposisi majelis sidang Listyo Sigit nantinya juga akan ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga:Terungkap! Motif Anak Bacok Ayah hingga Tewas di Brebes gegara Sakit Hati“Karena tadi terduga pelanggar pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, ya. Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” jelasnya.
Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan.
Terbaru, Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Putusan tersebut dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.
#nasional
