Pelayanan kepada jemaah haji dan umrah Indonesia terus ditingkatkan. Pemerintah meminta para penyelenggara haji dan umrah untuk taat asas mematuhi regulasi.
Hal itu terungkap dalam kegiatan pembinaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Timur di Samarinda, Kaltim, Selasa (10/11/2026). Kegiatan itu dihadiri para kepala kantor Kementerian Haji dan Umrah seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Hadir juga Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah RI Mulyadi Nurdin.
Mukyadi mengimbau seluruh aparatur sipil negara Kemenhaj dan Umrah untuk selalu mematuhi regulasi dan meningkatkan integritas dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Ia menekankan tentang pentingnya komitmen seluruh ASN untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.
Bersama tim Inspektorat Jenderal Kemenhaj dan Umrah, Mulyadi juga melakukan pemantauan kepatuhan operasional penyelenggaraan ibadah haji di Kalimantan Timur.
Alumnus Lembaga Ketahanan Nasional RI itu mengatakan, pengawasan perlu dilakukan sejak dini untuk mencegah risiko sekaligus menjadi sistem peringatan dini bagi seluruh pihak dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji. Menurutnya, Inspektorat Jenderal Kemenhaj dan Umrah memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan itu, lanjut Mulyadi, mencakup aspek kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, serta pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan kementerian. “Pengawasan internal memastikan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian berjalan dengan baik sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini,” katanya.
Ia juga memaparkan tiga peran utama APIP, yakni assurance atau pemberian keyakinan atas tata kelola, consulting melalui pendampingan dan konsultasi, serta early warning system untuk mendeteksi potensi risiko dan gangguan layanan sejak dini.
Mulyadi menjelaskan, pengawasan dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan audit, penyampaian temuan, pemberian rekomendasi, hingga pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
Menurut dia, pengawasan akan berjalan efektif jika melibatkan seluruh jajaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji sesuai ketentuan serta memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada jemaah.
Ruang lingkup pengawasan meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan haji, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Pengawasan juga mencakup berbagai layanan, seperti akomodasi, transportasi, konsumsi, serta pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. “Sesuai regulasi, Inspektorat Jenderal berwenang melakukan pengawasan dari aspek kinerja dan keuangan pada Kementerian Haji dan Umrah,” ungkap Mulyadi.
Ia menambahkan, salah satu tantangan pelayanan haji ke depan adalah perubahan sistem pengelolaan layanan utama. Kini, layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi sepenuhnya ditangani syarikah di Arab Saudi.
Perubahan tersebut menuntut pemerintah Indonesia memperkuat pengawasan dan koordinasi agar kualitas pelayanan tetap terjaga. “Sesuai arahan Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf, perubahan pola pengelolaan tersebut harus diimbangi dengan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Seluruh pihak perlu memahami pembagian tugas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Penguatan koordinasi juga diperlukan untuk mempercepat penanganan persoalan di lapangan, terutama ketika layanan yang disediakan syarikah tidak berjalan sesuai kebutuhan jemaah,” katanya.
Selain perubahan pengelolaan layanan, terdapat perkembangan baru dari Arab Saudi yang melarang praktik perantara atau makelar ilegal dalam pengadaan layanan haji. Kebijakan itu sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk membersihkan penyelenggaraan haji dari praktik percaloan. Dengan demikian, proses pengadaan diharapkan berlangsung transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan jemaah.
“Dalam hal ini, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sudah menyatakan bahwa hal itu menjadi momentum penting bagi pembenahan penyelenggaraan haji,” ujar Mulyadi.
Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengadaan layanan haji, baik di Arab Saudi maupun Indonesia, terbebas dari praktik makelar dan percaloan.
Mulyadi mengatakan, perubahan sistem pengelolaan dan kebijakan tersebut membuat pemerintah perlu memperkuat pengawasan serta pengendalian agar seluruh kebutuhan jemaah tetap terpenuhi. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar menghindari konflik kepentingan dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
“Kita harus memperlakukan jemaah secara adil, tidak diskriminatif, dan tidak pilih kasih. Prioritaskan perempuan dan lansia,” imbaunya.
Menurut Mulyadi, pelayanan haji merupakan tanggung jawab besar untuk menjaga harapan dan kepercayaan masyarakat. Setiap keputusan aparatur harus berorientasi pada kepentingan jemaah, bukan menjadi ruang bagi kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.
Dalam kunjungan ke Kalimantan Timur, Inspektorat Jenderal Kemenhaj dan Umrah juga memverifikasi data calon jemaah haji dalam daftar tunggu yang belum dapat dipadankan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Terdapat lebih dari 400.000 calon jemaah dalam daftar tunggu yang tidak bisa diintegrasikan dengan Dukcapil Kemendagri. Di Kaltim saja, ada sekitar 20.000 orang yang data administrasinya tidak bisa dipadankan. Pemerintah akan memeriksa kembali letak permasalahan itu. Menurut Mulyadi, akan ada langkah untuk memastikan kesalahan NIK, nama, atau masalah lainnya.
Menurutnya, data tersebut perlu diperiksa dan diverifikasi secara faktual untuk mengetahui persoalan yang menyebabkan data calon jemaah belum dapat dipadankan.
Melihat hal tersebut, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur KH Muhammad Jafron mengapresiasi arahan Mulyadi Nurdin terkait pengelolaan haji. Menurut dia, peningkatan pelayanan perlu terus dilakukan demi kenyamanan jemaah, baik sebelum keberangkatan maupun selama menjalankan ibadah haji di Makkah.
"Memang ada peluang petugas nakal, misalnya dalam pelayanan kamar dan akomodasi, tapi persentasenya tidak banyak. Maka sistem yang dirumuskan dengan baik harus dijalankan juga dengan baik dan patuh," ungkapnya.
Evaluasi yang terus dilakukan Kementerian Haji dan Umrah bersama lembaga terkait juga dinilai penting, termasuk upaya memperpendek masa tunggu keberangkatan jemaah. Pasalnya, masa tunggu haji di Kalimantan Timur tergolong cukup lama. "Harus ada tindakan tegas juga untuk oknum-oknum ini," katanya.
Jafron menilai arahan kepada ASN Kemenhaj di Kalimantan Timur sudah tepat. Sebagai abdi negara, ASN harus bekerja secara maksimal demi kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji.
