Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi selama 9-10 November 2026 terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu, mengatakan lokasi penggeledahan tersebut terdiri atas Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut, dan Kantor Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.
Kemudian, penggeledahan dilakukan terhadap dua rumah kontraktor pembangunan jalan, rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut serta rumah mantan Kepala Satker pada BBPJN Sumut.
"Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini," kata Budi.
Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025.
OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN BBPJN) Sumut.
Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, PPK di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun, dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
Pada 5 Mei 2026, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan kasus tersebut, dan pada 13 Oktober 2026 mengungkapkan identitas delapan tersangka yang sudah ditetapkan sejak September 2026.
Mereka adalah mantan Kepala BBPJN Sumut berinisial SCH, serta mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut DE dan RP.
Kemudian, mantan PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut MPP, F, dan HH.
Dua tersangka lainnya adalah mantan Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumut TRP, serta mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut MM.
Para tersangka kemudian ditahan KPK pada 22 Oktober 2026, kecuali DE.
Baca juga: KPK panggil tersangka kasus proyek jalan Sumut yang belum ditahan
Baca juga: KPK berpeluang kembangkan kasus jalan Sumut ke pihak Pemprov dan Kementerian PU
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu, mengatakan lokasi penggeledahan tersebut terdiri atas Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut, dan Kantor Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.
Kemudian, penggeledahan dilakukan terhadap dua rumah kontraktor pembangunan jalan, rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut serta rumah mantan Kepala Satker pada BBPJN Sumut.
"Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini," kata Budi.
Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025.
OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN BBPJN) Sumut.
Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, PPK di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun, dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
Pada 5 Mei 2026, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan kasus tersebut, dan pada 13 Oktober 2026 mengungkapkan identitas delapan tersangka yang sudah ditetapkan sejak September 2026.
Mereka adalah mantan Kepala BBPJN Sumut berinisial SCH, serta mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut DE dan RP.
Kemudian, mantan PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut MPP, F, dan HH.
Dua tersangka lainnya adalah mantan Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumut TRP, serta mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut MM.
Para tersangka kemudian ditahan KPK pada 22 Oktober 2026, kecuali DE.
Baca juga: KPK panggil tersangka kasus proyek jalan Sumut yang belum ditahan
Baca juga: KPK berpeluang kembangkan kasus jalan Sumut ke pihak Pemprov dan Kementerian PU
