Penetapan fatwa haram terhadap produk rokok elektronik atau vape oleh Majelis Ulama Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat upaya pengendalian produk tembakau. Untuk itu, pemerintah didorong lebih tegas membatasi penggunaan vape guna melindungi masyarakat dari dampak buruk produk tersebut.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang juga Ketua Umum Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Hasbullah Thabrany, ditemui di Jakarta, Selasa (10/11/2026), mengatakan, rokok elektronik ataupun rokok konvensional pada dasarnya tidak memberikan manfaat bagi penggunanya. Dampak buruk terhadap kesehatan justru sangat besar.
Karena itu, ia menilai, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mempertahankan peredaran produk tersebut. ”Tidak ada manfaatnya sama sekali, baik rokok maupuan vape. Bahayanya pun sudah jelas dapat membuat orang kecanduan akibat kandungan nikotinnya,” ujarnya.
Hasbullah pun menyambut baik keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penetapan fatwa haram terhadap produk vape. Penetapan fatwa haram ini diharapkan semakin menyadarkan masyarakat mengenai bahaya dan dampak buruk vape. Secara bersamaan, pemerintah didorong untuk memperkuat aturan mengenai pembatasan vape di masyarakat.
Tidak ada manfaatnya sama sekali, baik rokok maupuan vape. Bahayanya pun sudah jelas dapat membuat orang kecanduan akibat kandungan nikotinnya.
Nikotin yang terkandung dalam vape merupakan zat adiktif yang dapat menimbulkan kecanduan. Penggunaannya secara terus-menerus berisiko membuat seseorang meningkatkan dosis yang dikonsumsi.
Selain itu, vape sudah terbukti banyak disalahgunakan dengan mencampurkan cairan vape dan narkotika. Ketegasan pemerintah dalam mengendalikan vape semakin mendesak. Pengendalian vape diharapkan tidak berhenti pada imbauan ataupun edukasi kepada masyarakat.
Sebelumnya, MUI secara resmi menetapkan fatwa haram terhadap penggunaan rokok elektronik atau vape. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektronik (REL)/Vape.
Dikutip dari siaran pers yang diakses pada laman resmi MUI, penggunaan vape dinyatakan haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. MUI juga mengharamkan produksi dan perdagangan rokok elektronik.
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan, penetapan fatwa haram atas vape didasarkan pada bahaya kesehatan dan potensi penyalahgunaan vape. Nikotin yang terkandung dalam vape merupakan zat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan dan berdampak negatif terhadap sistem saraf.
”Menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah, sadd ad-dzari’ah, agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya,” tuturnya.
Selanjutnya, MUI meminta Presiden Prabowo Subianto dan DPR untuk segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape secara menyeluruh. Regulasi tersebut diharapkan disertai sanksi. Langkah cepat pengendalian vape diperlukan lewat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Secara terpisah, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menuturkan, pembahasan rancangan peraturan menteri kesehatan terkait produk tembakau, termasuk rokok elektronik, masih dalam proses harmonisasi. Pembahasan regulasi tersebut masih belum selesai, terutama aturan peringatan kesehatan bergambar (PHW) pada produk rokok elektronik.
”Targetnya (rampung) segera. Pembahasan aturan ini sudah lewat dari target yang seharusnya rampung dua tahun setelah PP (peraturan pemerintah) terbit,” katanya.
Sebelumnya, aturan pembatasan rokok elektronik juga diterbitkan oleh Polri. Surat edaran Kapolri menyebutkan bahwa penggunaan rokok elektronik atau vape dilarang di lingkungan Polri. Hal ini disambut baik oleh sejumlah pihak, khususnya organisasi masyarakat sipil terkait kesehatan masyarakat.
Ketua Umum Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) Manik Marganamahendra menyampaikan, kebijakan tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk sikap tegas negara untuk membatasi rokok elektronik. Vape yang selama ini dinilai lebih aman dari rokok konvensional ternyata sama berbahaya, bahkan lebih sering disalahgunakan.
Persoalan rokok elektronik perlu ditangani secara struktural lewat kebijakan pemerintah.
Bentuk vape yang menyerupai alat elektronik biasa membuat produk tersebut mudah dibawa dan disamarkan. Celah penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi zat terlarang pun semakin besar.
Manik menilai, persoalan rokok elektronik perlu ditangani secara struktural lewat kebijakan pemerintah. Anak muda menjadi kelompok yang rentan terpapar dampak buruk rokok elektronik. Ketergantungan masyarakat terhadap nikotin semakin besar karena usia konsumsi rokok yang semakin muda.
Koordinator Advokasi IYCTC Daniel Beltsazar menambahkan, pembatasan vape diharapkan tidak mengabaikan upaya pengendalian rokok konvensional. Pembatasan vape tanpa kebijakan ketat terhadap rokok konvensional berisiko membuat pengguna hanya berpindah dari satu produk ke produk lain.
Apalagi, jumlah pengguna rokok di Indonesia amat tinggi. Mengutip Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta penduduk. Dari jumlah itu, sebanyak 5,9 juta atau 7,4 persen merupakan anak-anak usia 10-18 tahun.
Daniel menyampaikan, pemerintah mesti memperkuat pengendalian rokok konvensional dan pelarangan vape. Kebijakan yang didorong, antara lain, kenaikan cukai dan harga rokok secara signifikan, pelarangan total iklan dan promosi rokok, perluasan kawasan tanpa rokok, serta penyediaan layanan berhenti merokok yang mudah diakses.
“Melarang rokok elektronik bisa merupakan langkah tepat memerangi penggunaan narkoba, tapi jangan sampai kita lalai juga dalam mengendalikan rokok konvensional yang juga berbahaya bagi kesehatan," ujarnya.
