JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah merevitalisasi fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) demi memperkuat penegakan hukum terhadap praktik penipuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penguatan PPNS menjadi langkah strategis untuk menekan maraknya kasus penipuan yang merugikan masyarakat, khususnya calon jamaah dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Baca Juga
Kabakom Bantah Presiden Sarankan Gibran Fight di PTUN
Trump Ingin Bahas Isu Senjata Nuklir dengan Putin dan Xi Jinping
8 Tuduhan Hantui Hegseth: dari Perang Iran hingga Serangan Sekolah
“Setiap hari ada ratusan kasus penipuan umrah dan haji. Sekitar 70 persen korbannya berasal dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi rentan,” kata Wamenhaj saat membuka penguatan PPNS di Jakarta, Selasa(10/11/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dahnil menjelaskan, PPNS memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan berkolaborasi dengan Kepolisian dalam menangani berbagai dugaan tindak pidana di sektor penyelenggaraan haji dan umrah.
Menurut dia, revitalisasi tersebut juga mencakup penguatan rekrutmen PPNS dalam pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) mendatang. Langkah itu diperlukan mengingat tingginya jumlah kasus penipuan yang terjadi di berbagai daerah.
“Kami ingin memastikan ada penguatan penegakan hukum. Komitmen kami adalah menghentikan praktik menjadikan agama sebagai komoditas untuk mencari keuntungan dengan merugikan masyarakat,”kata dia.
Polisi membawa tersangka berinisial Jw saat rilis kasus penipuan haji furoda di Polres Madiun, Jawa Timur, Selasa (31/12/2024). Polres Madiun menetapkan pemilik biro perjalanan haji Jw sebagai tersangka setelah mendapatkan laporan sejumlah korban yang sudah membayar biaya paket haji furoda tapi tidak jadi diberangkatkan dengan total kerugian sekitar Rp5 miliar. - (ANTARA FOTO/Siswowidodo)
Disinggung mengenai kebutuhan PPNS, ia menyebut idealnya terdapat tiga orang di setiap kabupaten/kota. Namun, jumlah tersebut dapat disesuaikan dengan besarnya populasi jamaah serta tingkat kerawanan kasus di masing-masing wilayah.
Selain memperkuat penindakan terhadap pelaku penipuan, keberadaan PPNS juga diharapkan dapat mendukung tugas aparatur Kementerian Haji dan Umrah di daerah yang selama ini kerap diminta menjadi saksi dalam penanganan perkara.
Menurut Wamenhaj, tanpa dukungan penyidik yang memadai, aparatur daerah berpotensi mengalami kesulitan dalam memberikan pendampingan dan memenuhi kebutuhan proses hukum.
“Tugas para PPNS ini adalah melakukan penegakan hukum, melakukan hukuman terhadap para bandit-bandit agama. Itu yang kami revitalisasi,”kata dia.
