Antalya: Indonesia membawa sejumlah langkah konkret penanganan perubahan iklim ke ajang Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Salah satu agenda yang menjadi perhatian, yakni transformasi sektor ketenagalistrikan melalui percepatan transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan emisi karbon menuju net zero emissions.
Komitmen tersebut diperlihatkan melalui berbagai program yang tengah dijalankan di dalam negeri. Indonesia ingin menegaskan bahwa upaya menghadapi perubahan iklim tidak cukup hanya dengan menetapkan target, tetapi juga harus diwujudkan melalui implementasi dan kerja sama lintas sektor.
Hal itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, saat membuka Paviliun Indonesia di COP31, Antalya, Turki, Senin, 9 November 2026.
"Indonesia hadir di COP31 dengan membawa pesan yang jelas, Indonesia Menghadirkan Solusi Iklim Berskala Besar. Tema paviliun kita, 'Indonesia: House of Climate Solutions', mencerminkan tekad kita untuk mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata yang bermakna. Langkah kita dipandu oleh tiga prioritas yang saling terhubung, memperkuat ketahanan iklim, memajukan aksi kolaboratif, serta menempuh jalur strategis menuju net zero emissions," ujar Hashim.
Dalam acara Opening Ceremony Paviliun Indonesia di COP31, Antalya, Turki, Senin, 9 November 2026, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa Indonesia hadir di ajang COP31 dengan membawa pesan yang jelas untuk menghadirkan solusi iklim berskala besar dan mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata yang bermakna. (dok. PLN)
Menurut Hashim, kehadiran Indonesia dalam forum iklim internasional tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperlihatkan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah. Ia menekankan pentingnya membuktikan komitmen melalui tindakan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
"Kami ingin dunia melihat bahwa Indonesia tidak sekadar berbicara tentang berbagai kemungkinan; kami bekerja nyata untuk mewujudkannya, membuktikan kata-kata lewat tindakan, walking the talk. Perubahan iklim tidak mengenal batas wilayah, begitu pula tekad kita untuk mengatasinya. Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi tantangan ini sendirian," lanjutnya.
Pandangan mengenai pentingnya aksi konkret juga disampaikan Presiden COP31, Murat Kurum. Dalam pembukaan konferensi, ia mengingatkan komitmen global perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Ia turut menyoroti keterkaitan agenda penanganan iklim dengan pembangunan, mulai dari sektor energi, pangan, hingga perkotaan.
"Dunia sedang menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada kita, kita sedang berada di titik nol (ground zero). Inilah sebabnya mengapa kata-kata semata tak lagi mencukupi di dunia hari ini. Kita harus bertindak dengan kesadaran penuh, karena kebijakan iklim pada hakikatnya adalah kebijakan pembangunan. Ini adalah kebijakan pangan, ini adalah kebijakan energi, ini adalah kebijakan perkotaan, dan yang terpenting dari segalanya, ini adalah kebijakan untuk menyelamatkan masa depan kemanusiaan," kata Kurum.
Baca Juga :
Sejalan dengan agenda tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, menegaskan transformasi energi di Indonesia telah memasuki tahap pelaksanaan. Melalui COP31, PLN ingin memperlihatkan perkembangan upaya tersebut sekaligus memastikan percepatan energi bersih tetap berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di seluruh Indonesia.
"Di COP31 ini, Indonesia, khususnya PLN, ingin menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar komitmen atau janji jangka panjang. Saat ini, secara nyata kita telah dan sedang melaksanakan agenda tersebut. Pada saat yang sama, kami tetap memastikan listrik tersedia secara merata di seluruh Tanah Air, dengan pasokan yang cukup, andal, dan terjangkau bagi masyarakat," ujar Suroso.
Dalam rangkaian agenda CEO Talk di Pavilion Indonesia COP31 di Antalya Expo Center, Antalya, Turki, Senin, 9 November 2026, Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar (tengah) menyampaikan bahwa transisi energi nasional bukan sekadar komitmen jangka panjang, melainkan transformasi nyata yang sedang dijalankan PLN untuk memperkuat ketahanan energi nasional serta memastikan pasokan listrik tetap andal dan terjangkau bagi masyarakat. (dok. PLN)
Salah satu landasan pelaksanaan transformasi tersebut tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Melalui rencana sepuluh tahun itu, Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sebanyak 76 persen atau sekitar 53 GW dari total kapasitas tambahan tersebut direncanakan berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.
"Artinya, Indonesia tidak hanya menyusun rencana, tetapi sudah memulai dan sedang melaksanakan transformasi energi dalam skala besar. RUPTL ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus memastikan kebutuhan listrik nasional dapat terpenuhi," tutur Suroso.
Selain melalui RUPTL, Suroso menyampaikan bahwa pemerintah juga mendorong inisiatif strategis melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut tidak hanya mendorong peningkatan pemanfaatan energi bersih, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional.
"Program PLTS 100 GWp merupakan inisiatif luar biasa untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Harapannya, pemanfaatan sumber energi domestik dapat semakin optimal sehingga ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap sejumlah komponen energi primer impor dapat dikurangi. Dengan demikian, kedaulatan energi atau energy sovereignty dapat semakin kita wujudkan," tambah Suroso.
Lebih lanjut, Suroso mengungkapkan percepatan transisi energi membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar. Dalam momentum COP31, PLN berhasil mengamankan pendanaan dari berbagai lembaga pembiayaan internasional untuk mendukung agenda transisi energi di Indonesia.
"Untuk menjalankan transisi energi di sektor ketenagalistrikan selama sepuluh tahun ke depan, kita membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Di COP31 ini, kami membawa kabar baik bahwa PLN bersama Indonesia telah mengamankan pendanaan mencapai USD2,9 miliar dari berbagai lembaga pembiayaan internasional. Ini menunjukkan bahwa agenda transisi energi yang sedang berjalan di Indonesia mendapatkan dukungan konkret dari berbagai mitra global," pungkas Suroso.
Melalui partisipasi dalam COP31, Indonesia terus memperkuat kontribusinya dalam mendorong aksi iklim global melalui berbagai langkah nyata di dalam negeri. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas negara, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan untuk memperluas kemitraan strategis, pertukaran pengetahuan, serta dukungan investasi dan pendanaan.
Dengan kolaborasi tersebut, Indonesia optimistis dapat mempercepat solusi iklim berskala besar sekaligus menjaga ketahanan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
