Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Komisi II DPR resmi memulai pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Rabu (11/11). Panja mengundang sejumlah akademisi dan pakar lintas perguruan tinggi di Indonesia untuk menyampaikan pandangan serta masukan terkait sejumlah isu krusial dalam revisi UU Pemilu.
Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) Fraksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengatakan agenda tersebut menjadi langkah awal Panja dalam menjalankan tugas membahas perubahan UU Pemilu. Pembahasan diawali dengan mendengarkan pandangan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi.
“Hari ini Rabu (11/11/2026), Panja RUU Pemilu memulai kerjanya dengan agenda perdana mengundang para pakar lintas perguruan tinggi di Indonesia. Panja ingin mendengar masukan dan catatan dari para akademisi terkait sejumlah isu dalam perubahan UU Pemilu,” ujar Khozin dalam keterangannya, Rabu (11/11).
Khozin menjelaskan, pelibatan akademisi dan pakar dalam pembahasan revisi UU Pemilu merupakan bagian dari upaya DPR untuk membuka ruang partisipasi bagi berbagai pemangku kepentingan.
“Ini ikhtiar DPR untuk melibatkan pemangku kepentingan sebagai bentuk meaningful participation dalam pembahasan UU,” tegas Khozin.
Lebih lanjut, Khozin mengatakan, pandangan dan catatan yang disampaikan para akademisi serta pakar diharapkan dapat memperkaya materi pembahasan perubahan UU Pemilu. Terlebih, terdapat sejumlah persoalan krusial dalam sistem kepemiluan yang perlu menjadi perhatian dan dikaji secara mendalam sebelum perubahan undang-undang tersebut dirumuskan.
Beberapa isu yang menjadi sorotan dalam masukan para akademisi di antaranya berkaitan dengan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen, presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden, hingga sistem pemilu yang akan diterapkan.
Selain itu, pembahasan juga menyoroti sejumlah implikasi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Sejumlah isu yang dipotret terkait persoalan yang menjadi perhatian publik,” tegas Khozin.
Adapun pelibatan akademisi dan pakar dalam agenda perdana Panja RUU Pemilu ini melengkapi rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan Komisi II DPR. Sebelum memulai pembahasan di tingkat Panja, Komisi II DPR juga telah mengundang sejumlah pakar dan kelompok masyarakat sipil (civil society) untuk mendengarkan pandangan mereka mengenai perubahan UU Pemilu.
