Truk-truk pengangkut tandan sawit dan gelondongan kayu melintasi jalan-jalan tanah yang rusak. Sementara itu, di tepian sungai, mesin-mesin penambangan emas bekerja dengan suara bising, menyaring butiran emas yang bercampur pasir sungai.
Pemandangan di hutan Borneo itu menggantikan tradisi masyarakat setempat. Dahulu, hutan itu menjadi tempat masyarakat mencari berbagai kebutuhan pangan, mulai dari sayuran, buah-buahan, rebung, pakis, hingga aneka jenis jamur. Bagi masyarakat Dayak, hutan bukan sekadar sumber daya alam, melainkan ruang hidup yang menopang keberlangsungan budaya dan kehidupan sehari-hari.
Tanpa hutan, tidak ada suku Dayak.
Gambaran itulah yang tersimpan dalam memori Delly Sape, perempuan Dayak Simpakng dari Kalimantan Barat saat bercerita merindukan kampung halaman tempatnya tumbuh melalui Pidato Kebudayaan berjudul ”Musim Tersibuk Ibu Bumi” di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Delly mengangkat hubungan erat kehidupan masyarakat Dayak dan kelestarian hutan. ”Ada yang harus dihormati dalam mengambil dan memperlakukan alam. Jangan merampas tanah kami, jangan merusak hutan kami, jangan mengambil buah dan segala isinya semaunya,” kata Delly.
Pengalaman tersebut menjadi dasar refleksi Delly mengenai dampak eksploitasi alam terhadap masyarakat adat. Menurut dia, kerusakan lingkungan tidak hanya menghilangkan kekayaan alam, tetapi juga mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat yang selama ini menjaganya.
Apakah setiap orang benar-benar mendapatkan tempat yang setara di dalam persatuan?
Delly juga mengingatkan pentingnya menempatkan pengetahuan lokal sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan. Pengetahuan modern, imbuhnya, tidak semestinya diterapkan dengan mengabaikan pengalaman dan kearifan masyarakat adat yang telah hidup berdampingan dengan alam selama bertahun-tahun.
”Apa itu kemajuan kalau hanya mengorbankan kehidupan bagi generasi yang akan datang?” ucap Delly lantang dengan tanda tanya besar dalam benaknya.
Selain persoalan lingkungan, Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) tahun ini juga mengangkat persoalan keberagaman dan kesetaraan melalui pidato Bunda Mayora berjudul ”Membaca Indonesia dalam Tarikan Benang”. Semboyan persatuan selama ini baru dirayakan, tetapi belum dirasakan hidup dalam wujud adanya kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara.
Aktivis hak asasi manusia ini mengajak masyarakat meninjau kembali makna Bhinneka Tunggal Ika. Ia membedakan keberagaman yang sekadar dipertontonkan dengan keberagaman yang sungguh-sungguh diberi ruang untuk menentukan kehidupan bersama.
Kesetaraan dan kesempatan yang sama itu misalnya setara melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait tanah dan sumber air, akses penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik, serta kesempatan pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil.
”Ketika Indonesia berkata bahwa kita berbeda-beda, tetapi tetap satu, apakah setiap orang benar-benar mendapatkan tempat yang setara di dalam persatuan itu?” kata Bunda Mayora.
Ia juga menyoroti hak masyarakat adat untuk menentukan masa depan wilayah tempat mereka hidup. Selain itu, hak transpuan untuk berpartisipasi sebagai warga negara tanpa identitasnya menjadi alasan untuk mengurangi penghormatan terhadap mereka.
Berangkat dari pengalaman di kampung halamannya di Maumere, Flores, Bunda Mayora mengangkat pentingnya solidaritas antarmanusia. Ia melihat bahwa kemanusiaan dapat tumbuh melalui inisiatif dan kerja bersama masyarakat, tanpa harus menunggu instruksi.
Namun, solidaritas masyarakat tidak boleh dijadikan alasan bagi negara untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam menjamin hak-hak warga.
Bagi Bunda Mayora, kebudayaan tidak hanya tecermin melalui warisan fisik, seperti rumah adat, kain tenun, cerita rakyat, dan peninggalan leluhur. Lebih dari itu, kebudayaan juga hidup dalam hubungan antarmanusia dan pengalaman yang berbeda-beda di setiap individu.
Ia mengibaratkan kehidupan berbangsa dan berbudaya seperti pembuatan kain tenun ikat Flores. Kain tersebut tidak terbentuk melalui satu tarikan benang, tetapi melalui ketekunan, pengetahuan, kesabaran, dan perjumpaan berbagai unsur.
”Kain itu tidak terbentuk dalam satu tarikan benang. Ada ketekunan, pengetahuan, kesabaran, dan perjumpaan antara banyak unsur yang membuatnya menjadi utuh,” kata Bunda Mayora.
Persatuan bangsa tidak cukup dibangun melalui pengulangan semboyan. Persatuan harus diwujudkan dengan memastikan perbedaan tidak menjadi alasan untuk menyingkirkan kelompok tertentu.
Melalui perumpamaan tersebut, ia menekankan bahwa persatuan bangsa tidak cukup dibangun melalui pengulangan semboyan. Persatuan harus diwujudkan dengan memastikan perbedaan tidak menjadi alasan untuk menyingkirkan kelompok tertentu dan kekuasaan tetap terbuka terhadap kritik.
”Saya ingin kita membawa pulang satu renungan. Jangan hanya bertanya apa yang dapat diberikan oleh mereka yang terpinggirkan kepada Indonesia. Bertanyalah juga apa yang harus diperbaiki agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan setara,” tuturnya.
Pidato Kebudayaan yang menjadi tradisi intelektual DKJ tahun ini mengangkat tema ”Musim Tersibuk Mengatur Napas”. Masyarakat diajak merefleksikan persoalan eksploitasi alam, keberagaman, dan kesetaraan dalam kehidupan berbangsa. Panggung juga diisi pertunjukan kolaborasi musik dan tari oleh sejumlah seniman.
Ketua Pengurus Harian DKJ Dewi Umaya Rachman menjelaskan, tema itu merupakan refleksi dari hari-hari ini tentang perubahan cuaca dan kebakaran lahan yang terjadi beriringan dengan dinamika politik serta gejolak ekonomi yang belum kunjung stabil. Melalui Pidato Kebudayaan 2026, DKJ mengajak semua pihak mengatur napas bersama.
”Melalui kedua refleksi ini, kita mengatur napas di tengah derasnya perubahan. Kemajuan negeri membutuhkan kerja selaras dari seluruh elemen bangsa,” kata Dewi.
