Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi dugaan kebocoran informasi dan materi penyelidikan dalam kasus pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan lain di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dugaan kebocoran tersebut saat ini tengah diperiksa secara internal. Pemeriksaan dilakukan oleh Dewan Pengawas (Dewas) dan Inspektorat KPK.
Advertisement
"Terkait dugaan adanya kebocoran informasi, semuanya masih proses pemeriksaan di internal, baik di Dewas berkaitan dengan kode etik dan perilaku, ataupun Inspektorat, ya, berkaitan dengan disiplin pegawai," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/11/2026).
Budi menjelaskan, pemeriksaan dugaan kebocoran informasi tersebut berjalan beriringan dengan penanganan perkara pengurusan HGB dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN.
Kasus itu terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada September 2026.
"Ini paralel sedang berproses, jadi kita sama-sama tunggu perkembangannya seperti apa," jelas Budi.
