Pantau - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) berperan aktif mengawal penyusunan regulasi ketenagakerjaan, termasuk revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang ditargetkan mulai dibahas pada 2027.
Yassierli menegaskan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja atau buruh, dan pengusaha untuk menghasilkan kebijakan ketenagakerjaan yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Apresiasi LKS Tripartit Nasional periode 2023–2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026), sebagaimana tertuang dalam keterangan yang diterima di Langsa, Aceh, Rabu (11/11/2026).
“Berharap LKS Tripnas periode berikutnya dapat melanjutkan capaian kelembagaan yang telah dibangun dan menjaga dialog tripartit sebagai ruang mempertemukan kepentingan pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan,” kata Yassierli.
Menaker Targetkan Revisi UU Keselamatan Kerja Mulai Dibahas pada 2027Yassierli menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi salah satu agenda penting yang membutuhkan keterlibatan LKS Tripnas periode berikutnya.
Revisi tersebut ditargetkan mulai dibahas pada 2027 untuk menyesuaikan pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan perkembangan dunia kerja.
Menurut Yassierli, Komisi IX DPR RI telah menunjukkan komitmen untuk melakukan pembaruan terhadap regulasi tersebut.
“Kita juga akan menghadirkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 pada tahun depan. Insyaallah, ini akan menjadi revisi kita bersama,” ujar Yassierli.
Menaker menilai keterlibatan unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah diperlukan agar penyempurnaan aturan mempertimbangkan berbagai kebutuhan di lapangan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah peningkatan pelindungan keselamatan pekerja di tempat kerja.
Melalui mekanisme dialog tripartit, berbagai pihak diharapkan dapat memberikan masukan terhadap rancangan perubahan undang-undang tersebut.
LKS Tripnas Diminta Kawal Aturan Pelaksanaan UU Pelindungan KetenagakerjaanSelain revisi undang-undang keselamatan kerja, pemerintah menyiapkan penyusunan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Yassierli menyebut penyusunan peraturan tersebut sebagai salah satu agenda prioritas yang memerlukan keterlibatan LKS Tripnas.
Anggota LKS Tripnas yang mendapat penugasan diminta aktif menyampaikan pandangan dan rekomendasi selama proses penyusunan regulasi.
Keterlibatan tersebut diharapkan mempertemukan kebutuhan pekerja dan pengusaha dengan arah kebijakan pemerintah.
Dialog antara ketiga unsur juga menjadi bagian dari upaya memastikan regulasi ketenagakerjaan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
LKS Tripnas Hasilkan 41 Pokok Pikiran dan 20 Rekomendasi StrategisDalam kesempatan tersebut, Yassierli mengapresiasi capaian LKS Tripartit Nasional periode 2023–2026 dalam mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan.
Salah satu capaian kelembagaan yang disoroti adalah restrukturisasi Badan Pekerja LKS Tripnas.
Sebelumnya, lembaga tersebut memiliki satu badan pekerja yang kemudian dikembangkan menjadi tiga bidang.
Ketiga bidang tersebut meliputi Bidang Tata Kelola, Bidang Regulasi, dan Bidang Produktivitas.
Melalui perubahan struktur organisasi tersebut, LKS Tripnas berhasil menghasilkan 41 pokok pikiran mengenai berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Selain itu, lembaga tersebut merumuskan 20 rekomendasi strategis yang telah disepakati melalui sidang pleno.
Capaian tersebut menjadi bagian dari hasil kerja kelembagaan LKS Tripnas selama periode 2023–2026.
Pelatihan Sertifikasi Produktivitas Jadi Bagian Penguatan Tenaga KerjaSelain menghasilkan rekomendasi kebijakan, LKS Tripnas juga menyelenggarakan program Pelatihan Sertifikasi Ahli Produktivitas bagi pekerja.
Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar global.
Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk memperkuat daya saing dan efisiensi tenaga kerja.
Pelaksanaan berbagai kegiatan LKS Tripnas didukung oleh sekretariat lembaga serta fasilitas gedung yang digunakan untuk menunjang kegiatan konsultasi dan komunikasi.
Yassierli berharap capaian periode 2023–2026 dapat dilanjutkan oleh kepengurusan berikutnya, terutama dalam mengawal agenda perubahan regulasi ketenagakerjaan.
Pemerintah menempatkan dialog tripartit sebagai salah satu mekanisme untuk menghimpun masukan dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah sebelum kebijakan ketenagakerjaan ditetapkan.
