Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mabes Polri menjadwalkan kembali sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap para tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto pada pekan depan.
Sidang etik terhadap tiga tersangka lainnya belum dapat digelar karena proses pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri masih berlangsung.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, pelaksanaan sidang akan dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap para tersangka selesai.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” ujar Isir kepada wartawan, Rabu (11/11).
Ia memastikan seluruh personel yang diduga melakukan pelanggaran etik dalam perkara tersebut akan diproses melalui sidang KKEP. Termasuk di antaranya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” tegasnya.
Sebelumnya, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta telah lebih dahulu menjalani sidang etik terkait perkara tersebut.
Dalam putusannya, ia dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela serta pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Pelanggaran itu diduga dilakukan Ahrie Sonta ketika menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
Ia disebut menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang dinilai tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Dalam perkembangan perkara pidananya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempatnya adalah mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang selain Slamet disebut telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Mabes Polri.
Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo.
Sejumlah pihak lain juga disebut menjadi korban, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyebut tindakan yang diduga dilakukan para tersangka dapat dikategorikan sebagai bentuk makar.
Pandangan serupa mengenai dugaan makar juga disampaikan sejumlah pejabat dan anggota DPR.
Di antaranya Kepala Bakom Pemerintah Syahganda Nainggolan, Kepala BIN M Herindra, serta Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.
Meski demikian, proses hukum terhadap para tersangka masih berjalan dan dugaan tindak pidana tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan. []
