Jakarta, VIVA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya buka suara terkait kerja sama jasa influencer yang menjadi sorotan publik. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya sejumlah kontrak pengadaan jasa influencer yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia. Nilai kontrak tersebut mencapai Rp14,7 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam keterangan resminya yang dirilis di situs resmi KKP.go.id tertanggal (10/11), KKP mengungkap pihaknya menghargai perhatian dan masukan publik terkait kerja sama publikasi yang saat ini berkembang.
"Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku," bunyi keterangan resmi mereka dikutip Rabu (11/11/2026).
KKP menegaskan bahwa publikasi dan komunikasi publik, merupakan salah satu tugas dan fungsi KKP dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan Program Prioritas KKP. Dijelaskan oleh KKP selama ini pihaknya melaksanakan strategi komunikasi secara multiplatform.
"Strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah," lanjut keterangan resmi KKP.
Dijelaskan KKP bahwa dalam pemilihan mitra komunikasi, pihaknya mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.
Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif.
Pihaknya juga menjelaskan bahwa pelaksanaan kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah kreator konten. Masing-masing kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi," lanjut keterangan resmi mereka.
KKP juga menegaskan bahwa kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, pesan mengenai kebijakan dan program prioritas KKP dapat disampaikan melalui pendekatan yang lebih relevan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
