Kedatangannya ini untuk menjadi saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
IDXChannel - Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshall alias Hercules mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (11/11/2026).
Kedatangannya ini untuk menjadi saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Pantauan di lokasi, Hercules tiba di kantor Lembaga Antirasuah dengan mengenakan mobil SUV hitam. Hercules pun terlihat mengenakan pakaian serba hitam.
"Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama Dirjen ATR dan pejabat Summarecon juga," kata Hercules di lokasi.
Hercules melanjutkan, dalam kesempatan ini ia juga akan menjelaskan terkait uang Rp800 juta yang dikembalikannya ke KPK melalui kuasa hukumnya.
"Jadi hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu," ujarnya.
Setelah itu, Hercules memasuki Gedung Merah Putih dengan pengawalan timnya.
Terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi pemeriksaan tersebut.
"Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, Rabu (11/11), Penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi Sdr. HCL, selaku pihak swasta," kata Budi.
"Saksi sudah tiba di gedung Merah Putih KPK, untuk menjalani pemeriksaan dengan Penyidik," katanya.
Sebelumnya, KPK menyita uang Rp800 juta terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Adapun, uang tersebut disita usai diserahkan kuasa hukum Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshal (HRM) yang berinisial NMB.
"Penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai Rp800 jt dari Sdr. NMB (Kuasa hukum dari HRM)," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Uang yang disita itu diduga diterima Hercules dari PT. Summarecon Agung terkait pengelolaan lahan di wilayah Bogor. Selain itu, diduga juga berkaitan dengan permintaan dari Summarecon untuk melakukan pembukaan blokir dan pengurusan HGB yang kini tengah diusut KPK.
(Nur Ichsan Yuniarto)
