HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Meski posisi Gibran makin kritis, dia ogah mundur. Upaya hukumnya ke PTUN dianggap hanya siasat mengulur waktu.
Langkah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta waktu untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinilai tidak lepas dari kepentingan politik.
Hanya saja, upaya hukum itu tak bisa dilepaskan dari Presiden Prabowo Subianto. Awalnya, Gibran disebut akan menyatakan pengunduran diri setelah ketemu Prabowo, namun karena mendapat saran, Gibran akan menunggu putusan PTUN.
Di tengah menguatnya desakan pemakzulan di DPR dan MPR, langkah tersebut berpotensi menjadi cara untuk mengulur waktu sekaligus membuka ruang kompromi politik antara kubu Prabowo dan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto, menilai posisi Gibran saat ini sedang terdesak. Hanya, kekuatan politik yang selama ini berada di belakang putra Jokowi tersebut belum sepenuhnya kehilangan pengaruh.
Upaya membawa persoalan ijazah ke PTUN setidaknya memiliki dua kepentingan. Pertama, memulihkan citra publik Gibran setelah reputasinya terdampak polemik hukum terkait ijazah.
“Kita bisa membaca itu upaya untuk mengembalikan stigma politik yang muncul pasca-keputusan MA,” ujar Ali Armunanto kepada FAJAR malam tadi.
Kedua, langkah tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperpanjang waktu di tengah proses politik yang berpotensi bergulir di parlemen. Tepatnya, mengulur waktu pemakzulan atau pengunduran diri.
Gibran, menurutnya, memahami bahwa proses pemakzulan di DPR hingga MPR bukan semata persoalan hukum. Ada pertarungan kepentingan, negosiasi, dan kompromi antarkekuatan politik yang bisa menentukan arah proses tersebut.
“Proses-proses di DPR dan MPR itu adalah proses politis. Proses itu kemudian pasti melibatkan upaya-upaya untuk berkompromi,” jelasnya.
Waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan kubu Gibran untuk membangun komunikasi dan konsolidasi. Tidak hanya dengan Prabowo, tetapi juga dengan fraksi-fraksi di DPR dan unsur DPD yang nantinya memiliki peran apabila persoalan tersebut bergulir hingga MPR.
Pernyataan Wakil Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua DPD, Tamsil Linrung, yang mendorong pemberhentian Gibran setelah munculnya keputusan MA, juga menjadi bagian dari dinamika politik yang perlu diperhitungkan.
Ali Armunanto turut menyoroti pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) terkait sikap Prabowo yang tidak menolak, tetapi memberikan saran agar Gibran membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN.
Pernyataan tersebut menunjukkan sikap presiden yang masih berhati-hati dan belum mengambil keputusan tegas. “Presiden sendiri masih ambigu, tidak berani mengambil keputusan yang gegabah,” katanya.
Sikap tersebut dapat dibaca sebagai sinyal bahwa komunikasi dan upaya rekonsiliasi antara kubu Prabowo dan keluarga Jokowi masih berlangsung.
Terlebih, pemerintah melalui pernyataan Mensesneg juga menempatkan persoalan DPR dan MPR sebagai proses politik.
Artinya, penyelesaian persoalan Gibran tidak hanya ditentukan oleh argumentasi hukum, tetapi juga relasi kuasa dan kepentingan politik. “Politik itu berkaitan dengan relasi kuasa dan kepentingan,” tuturnya.
Sikap DPR
Anggota Fraksi PKB DPR RI Syamsu Rizal mengaku telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) dan menyebut jumlah anggota DPR yang ikut mengusulkan kini telah melampaui 50 orang.
Dukungannya didasarkan pada pertimbangan hukum setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan dokumen persyaratan pendidikan Gibran.
Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap keputusan lembaga peradilan harus menjadi perhatian dalam menentukan keberlanjutan jabatan publik.
“PKB ikut melihat karena negara kita negara hukum. Hanya dua lembaga yang menggawangi soal hukum itu sudah mengeluarkan keputusannya. Jelas-jelas tidak bersyarat, jadi kita menganggap itu sebagai kenyataan hukum,” kata anggota Komisi I DPR RI itu.
Deng Ical sapaannya menilai persoalan tersebut semestinya tidak perlu berujung pada proses pemakzulan apabila Gibran bersedia mengundurkan diri secara sukarela.
Pengunduran diri menjadi pilihan yang dapat menghindarkan Gibran dari proses politik yang lebih panjang sekaligus tetap memberikan ruang bagi hak-hak konstitusionalnya.
“Harapan saya tidak perlu ada proses sampai ke situ, proses menyatakan pendapat atau pansus atau angket. Sebaiknya beliau mundur supaya beliau juga tetap memiliki hak-hak konstitusional,” ujarnya.
Pproses politik dan hukum seharusnya menjadi jalan terakhir ketika persoalan administrasi pemerintahan tidak dapat diselesaikan. Mundur secara sukarela akan membuat proses pergantian wakil presiden dapat berjalan sesuai ketentuan konstitusi tanpa harus melalui pertarungan politik yang berkepanjangan.
Terkait keterlibatan anggota Fraksi PKB dalam penandatanganan usulan HMP, Syamsu Rizal menyebut langkah tersebut merupakan hasil pembicaraan bersama di internal fraksi.
Keputusan tersebut tidak secara langsung berasal dari instruksi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Namun, tidak ada pula larangan dari pimpinan partai.
“Itu keputusan bersama. Kalau kita di PKB kebiasaannya kalau kita diskusikan kemudian hampir semuanya sepakat, harusnya diketahui oleh beliau. Karena kalau tidak diketahui pasti kami dilarang,” ungkap Deng Ical.
Meski tidak ada perintah khusus, pembicaraan informal di lingkungan fraksi telah berkembang dan tidak mendapatkan penolakan. Usulan HMP diyakini memiliki peluang untuk lolos dalam pembahasan di DPR, termasuk apabila dibawa ke rapat paripurna.
Dukungan yang telah terkumpul dapat memenuhi kebutuhan forum apabila tidak ada perubahan politik yang ekstrem.
“Kalau menurut saya harusnya lolos, kecuali kalau ada langkah politik yang ekstrem. Tapi kalau melihat suasananya, harusnya bisa memenuhi forum dua pertiga. Biasanya yang hadir itu ikut memutuskan,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyatakan sikap politiknya akan mengikuti arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Surya Paloh telah memberikan sinyal bahwa apabila tidak ada alternatif lain, proses tersebut dapat dijalankan.
“Kita ikut arahan pimpinan,” kata Rudianto Lallo
Meski demikian, pernyataannya tidak mewakili keputusan resmi fraksi. Eks Ketua DPRD Makassar ini menyebut masih akan melihat perkembangan dinamika politik sebelum mengambil langkah selanjutnya.
Sebagai anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menyebut terdapat fakta hukum dari putusan MK dan MA. Hal itu berkaitan dengan dokumen persyaratan pendidikan tersebut.
Putusan kedua lembaga itu menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan DPR dalam menentukan langkah politik selanjutnya.
“MK dan MA itu bicara soal fakta bahwa ada dibatalkannya suket-nya. Di MK ada fakta hukum bahwa ijazah SMA tidak ditemukan. Dan itu bersesuaian antara putusan MK dan putusan MA,” ujarnya.
Sikap serupa juga disampaikan anggota DPR RI Fraksi PDIP Andi Ridwan Wittiri. Pihaknya masih mengikuti keputusan dan arahan DPP. “Kami ikut perintah DPP PDIP,” singkatnya.
Sementara itu, Sugiat, Jubir Gerindra mengatakan, langkah Gibran ke PTUN hanya akal-akalan untuk mengulur-ulur waktu . Padahal, SK Penyetaraan sudah melewati MA dan dinyatakan batal.
“Tidak ada lagi langkah personal Gibran, kecuali Kemendikbud yang mau mengajukan PK (atas putusan MK),” kata Sugiat dalam wawancara di TV.
HMP yang mestinya tewujud kemarin, ditunda karena awalnya ada informasi bahwa Gibran akan mengundurkan diri.
“Besok kita akan evaluasi yang terjadi hari ini. Usulan sudah masuk ke pimpinan. Kita akan meminta dipercepat karena tidak ada ruang lagi bagi Gibran,” sambungnya.
Suasana kebatinan 414 DPR hadir pada pembukaan masa sidang kemarin, disebutnya solid dan utuh, apalagi ini terkait penegakan hukum. Bukan hanya karena faktor politik. (an-ams/zuk)
