Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mabes Polri memastikan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto akan digelar pekan depan.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengatakan sidang etik belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat karena proses pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri masih berlangsung.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Isir kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, seluruh personel yang diduga melakukan pelanggaran dalam perkara tersebut akan diproses melalui sidang etik, termasuk mantan Kapolri yang juga pernah menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” tegasnya.
Sebelumnya, mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution, telah lebih dahulu menjalani sidang etik terkait perkara tersebut.
Dalam putusannya, Ahrie Sonta dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela. Ia juga mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Pelanggaran itu diduga dilakukan ketika Ahrie Sonta menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
Ia dinilai menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Dalam pengembangan perkara, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempatnya yakni mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso; serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Mabes Polri. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi disebut belum menjalani penahanan.
Hasil penyelidikan awal polisi juga mengungkap dugaan adanya korban penyadapan lain selain Presiden Prabowo. Mereka diduga berasal dari kalangan menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya menyebut tindakan penyadapan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk makar.
Pandangan serupa juga disampaikan sejumlah anggota DPR, menteri, dan pejabat terkait.
Di antaranya Kepala Bakom Pemerintah Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Meski demikian, proses pidana dan etik terhadap pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut masih menjadi bagian dari penanganan kasus oleh aparat penegak hukum. []
