jpnn.com - Sekjen Laskar Merah Putih (LMP) Abdul Rachman Thaha (ART) menyoroti Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menunjukkan kesungguhan mengungkap skandal penyadapan ilegal oleh komplotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Sebelumnya, pada 3 November 2026, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Mereka ialah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.
BACA JUGA: Prabowo Tak Menolak Wapres Mundur, tetapi Gibran Memohon Diberi Kesempatan, Oalah
Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka. Sejauh ini, Polri mengenakan pasal penyadapan ilegal terhadap para tersangka.
Menurut dia, karena LSP mengomandani penyadapan itu semasa menjabat Kapolri, apakah masih relevankah penggunaan sebutan 'oknum polisi' bagi LSP cs.
BACA JUGA: Oknum Polri Sadap Presiden RI, Kapolri Jenderal Suyudi Merasa Dikhianati
Thaha menyebut kasus itu sudah mencukupi bagi catatan sejarah tentang penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh institusi Polri.
"Jika ya, maka sudah sepantasnya Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta maaf kepada segenap masyarakat," kata Abdul Rachman, Rabu (11/11/2026).
BACA JUGA: Gibran bin Jokowi Belum Menyerah, Manut Saran Prabowo
Pria yang beken disapa dengan akronim ART itu juga menyoroti keinginan publik agar LSP Cs. diproses pidana dengan pasal makar. Dia menilai penerapan pasal penyadapan ilegal dan pasal makar ditentukan oleh hasil investigasi Polri.
"Namun, Polri dan masyarakat tidak boleh abai bahwa Presiden Prabowo hanya satu dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang juga telah disadap secara ilegal," tuturnya.
ART mengatakan, anggaplah presiden terlindungi dengan pasal makar. Namun, pasal yang sama jelas tidak relevan ketika digunakan untuk melindungi ribuan warga tadi yang juga korban penyadapan ilegal.
Atas dasar itu, katanya, Polri seharusnya juga memproses hukum para tersangka Listyo cs dengan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP).
"Ancaman pidananya memang tidak seberapa. Namun, penerapan UU PDP akan mengirim pesan bahwa khalayak selain presiden juga mendapat atensi Polri," kata ART.
Tanpa hal itu, dia memandang kerja positif Polri justru berisiko tercemari oleh kesan bahwa korps Tribrata tetap saja diskriminatif dan bekerja demi kepentingan penguasa semata.
"Anggapan miring itu harus disanggah sebagai wujud sikap konsekuen Polri pada semboyan Kapolri 'Polri bersama masyarakat', dan masyarakat tentu bukan hanya presiden," ucap ART.
Satu hal lagi, mantan aktivis HMI itu mempertanyakan siapa yang sanggup memberikan jaminan bahwa LIMS dan piranti-piranti penyadapan lainnya tidak lagi disalahgunakan untuk mematai-matai warga negara secara ilegal?
Atau sebaliknya. Alat-alat negara terkait perlu memunculkan Panopticon Effect. Yaitu, menumbuhkan persepsi massal bahwa setiap orang sejak sekarang merasa terus-menerus diawasi, disadap, diintai, dan sejenisnya.
"Siapa tahu, dengan Panopticon Effect, korupsi akan menurun, hanky-panky pajak akan berkurang, tambang ilegal akan gulung tikar, penyelundupan satwa akan berhenti, perdagangan orang akan teratasi, bisnis judi online akan bangkrut, prostitusi akan tutup usaha," kata ART.(Fat/JPNN)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
