Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Irjen Pol Langgeng Purnomo angkat bicara merespons berbagai kritik dan narasi di media sosial yang menuding aparat kepolisian bertindak represif dalam menangani aksi massa pada 10 November 2026.
Langgeng membeberkan kronologi utuh di lapangan, mulai dari eskalasi kericuhan, masuknya massa ke area kampus, isu kendaraan taktis (rantis) masuk kampus, hingga keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) yang berhadapan dengan para penyampai aspirasi.
Massa Lempar Bom Molotov, 154 Orang DiamankanLanggeng menjelaskan, eskalasi bermula ketika massa tak dikenal di depan gedung DPRD DIY melakukan penyerangan menggunakan batu dan bom molotov.
Menurut Langgeng, menghadapi situasi yang mengancam keselamatan tersebut, kepolisian langsung mengerahkan 4 SSK (Satuan Setingkat Kompi) Brimob untuk mendorong dan mengurai massa perusuh.
"Brimob langsung 4 SSK kan langsung mendorong, kemudian reserse udah kita siapkan, mengamankan 100 orang lebih (154)," ujar Langgeng.
Dari 154 orang yang diamankan, Langgeng menyebut latar belakang mereka beragam, mulai dari mahasiswa, pelajar SMA dan SMP, hingga anak-anak. Khusus untuk massa di bawah umur, penanganannya disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Pastikan Rantis Tidak Masuk UGMTerkait narasi viral yang menyebutkan rantis milik kepolisian merangsek ke dalam kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Langgeng membantah keras. Ia menjelaskan, massa yang sempat dihalau di kawasan Malioboro berlari secara bergerombol dan melakukan aksi pembakaran di Bundaran UGM.
Saat aparat mengejar, massa tersebut berlari berlindung ke dalam area perbatasan kampus UGM. Menyadari massa telah memasuki wilayah kampus, kepolisian memilih menahan diri.
Kepolisian kemudian hanya melakukan negosiasi dengan massa yang bertahan dari malam hingga pagi, sebelum akhirnya pasukan ditarik mundur.
Bantah Kerahkan OrmasLanggeng juga menepis isu bahwa polisi menggunakan ormas atau elemen Jaga Warga untuk membenturkan sesama masyarakat sipil di lapangan. Menurutnya, pergerakan warga di sekitar lokasi murni karena kemarahan melihat tindakan perusuh yang dinilai tidak menghargai Sri Sultan Hamengku Buwono X saat mencoba menemui massa.
"Sultan sampai duduk kayak gitu, sultannya digituin, di grassroot DIY itu marah bener. Sampai-sampai polisi dikira menggunakan ormas untuk berhadapan sama unjuk rasa. Padahal kami tanggal 10 dengan lurah sudah sampaikan, jangan ada warga yang ikut-ikutan," jelas Langgeng.
Ia mengklarifikasi bahwa Jaga Warga bukanlah ormas represif, melainkan sistem keamanan lingkungan berbasis desa yang kedudukannya mirip dengan pecalang di Bali. Kelompok ini dibentuk oleh kepala desa, berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa, serta bertugas mengurus masalah keamanan lokal, bencana alam, hingga hajatan warga. Kemunculan warga saat aksi murni karena rasa kepemilikan ruang publik dan budaya mereka yang terganggu, bukan hasil mobilisasi aparat.
Gelar Perkara Terbuka Libatkan EksternalMenanggapi kecaman dari sejumlah pihak, termasuk rilis resmi dari Fisipol UGM yang memprotes tindakan polisi, Langgeng menyatakan akan membuka komunikasi dan memberikan konteks utuh bahwa tindakan tegas dilakukan terhadap pelaku pelemparan bom molotov.
Penanganan polisi di lapangan juga telah mendapat atensi dan asistensi langsung dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI Dasco yang turun mengecek kondisi pada Rabu dini hari.
Kapolri bahkan mempertanyakan logika massa yang masih berbuat rusuh hingga pukul 01.00 dini hari, padahal batas waktu unjuk rasa yang diberikan sudah cukup longgar, yakni hingga pukul 19.00.
Untuk menjamin asas keadilan dan transparansi publik, Polda DIY segera melakukan gelar perkara guna menentukan pihak-pihak yang akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan mana yang dilepaskan.
"Hari ini laksanakan gelar perkara untuk menentukan mana yang lanjut ke penyidikan mana yang nggak. Dan itu Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman ada. Pengawas eksternal," pungkas Langgeng.
