jpnn.com, JAKARTA - Ahli keuangan negara sekaligus mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019-2022, Agung Firman Sampurna menilai pembagian kuota haji tambahan 2023-2024 tidak terbukti menimbulkan kerugian negara.
Menurutnya, kerugian negara harus dibuktikan melalui aset yang berkurang dan nilainya dapat dihitung.
BACA JUGA: Kasus Kuota Haji Tambahan, Tim Auditor BPK Tak Temukan Aliran Dana kepada Gus Yaqut
Hal itu disampaikan Agung seusai memberikan keterangan sebagai saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/11).
Agung menjelaskan pembuktian kerugian negara tidak cukup hanya dengan menunjukkan adanya dugaan penyimpangan. Harus ada bukti mengenai berkurangnya uang, surat berharga, atau barang milik negara.
BACA JUGA: Ahli KPK Sebut Menteri Berwenang Mengatur Kuota Haji Tambahan dalam Sidang Gus Yaqut
“Harus dilihat apakah tindakan tersebut itu berdampak kepada kekurangan uang, surat berharga atau barang,” kata Agung dikutip JPNN.com, Rabu (11/11).
Dia merujuk pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai dasar untuk menjelaskan konsep kerugian negara.
BACA JUGA: Amsal dan Ibam Soroti Sembilan Saksi Cabut BAP dalam Sidang Gus Yaqut
Berdasarkan kajiannya, Agung menilai perhitungan kerugian dalam perkara kuota haji tambahan belum memperlihatkan adanya aset negara yang berkurang akibat kebijakan pembagian kuota tersebut.
Agung juga menyoroti perbedaan antara keuangan negara dan keuangan haji.
Dia menjelaskan setoran jemaah merupakan dana titipan yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dalam pengelolaannya, BPKH bertindak sebagai wakil jemaah.
Sementara itu, pemerintah memiliki kewenangan mengatur pembagian kuota dan memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi bagian dalam perkara tersebut, Agung menyebut majelis hakim berwenang menguji laporan itu.
Dia juga menyoroti perlunya pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang menjadi dasar prosedur pemeriksaan.
Penilaian terhadap substansi perhitungan akan dijelaskan setelah aspek tersebut diuji di persidangan.
Di sisi lain, Agung menegaskan dirinya mendukung upaya pemberantasan korupsi. Namun, menurutnya, proses penegakan hukum harus tetap berlandaskan ketentuan yang berlaku.
“Jika kita mendukung pemberantasan korupsi, itu berarti sandarannya adalah hukum,” tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum Gus Yaqut, Dodi S. Abdulkadir, mengatakan keterangan ahli diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada majelis hakim mengenai perbedaan konsep keuangan negara, kekayaan negara, dan keuangan haji.
Dia berharap penjelasan tersebut dapat membantu hakim melihat persoalan dalam perkara kuota haji berdasarkan aturan yang relevan.
Dodi menegaskan pihaknya memiliki komitmen yang sama dalam mendukung pemberantasan korupsi. (kkp/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Kenny Kurnia Putra
