EtIndonesia.com Partai Komunis Tiongkok (PKT) semakin memperluas operasinya hingga ke wilayah Amerika Serikat melalui berbagai tindakan represi transnasional, seperti membuntuti, melecehkan, dan mengintimidasi. Kini, tindakan tersebut menghadapi upaya penegakan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hingga saat ini, tujuh negara bagian AS telah mengesahkan undang-undang khusus untuk melawan represi transnasional.
Para analis menilai bahwa langkah ini tidak hanya memberikan perlindungan nyata bagi para korban, tetapi juga menimbulkan efek jera yang kuat terhadap agen-agen PKT.
Saat ini, tujuh negara bagian AS telah mengesahkan undang-undang khusus untuk melawan represi transnasional, yaitu Texas, Nebraska, Arizona, Kansas, Louisiana, Tennessee, dan Utah.
Texas menjadi negara bagian pertama yang mengambil tindakan. Pada Mei 2025, Gubernur Greg Abbott menandatangani RUU SB 1349. Undang-undang tersebut menambahkan ketentuan mengenai kejahatan berat terkait “represi transnasional” ke dalam hukum pidana negara bagian, sekaligus meningkatkan tingkat hukuman bagi pelaku kejahatan terkait.
Nebraska mewajibkan agen kekuatan asing yang bermusuhan untuk mendaftarkan diri serta membentuk saluran pelaporan multibahasa. Gubernur Jim Pillen bahkan secara terbuka menyebut PKT, Iran, Korea Utara, dan Kuba sebagai pihak-pihak yang menjadi perhatian.
Undang-undang Kansas memasukkan PKT dan Hong Kong ke dalam daftar lawan asing. Untuk pelanggaran terkait yang paling berat, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan baru dapat mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman minimal 25 tahun.
Sementara itu, Utah secara khusus memberikan perhatian terhadap lingkungan kampus universitas. Perguruan tinggi diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa internasional untuk membantu mereka mengenali dan melaporkan tindakan represi transnasional.
Selain itu, Florida juga telah mengesahkan Undang-Undang Pembatasan dan Penegakan Intervensi Asing (Foreign Interference Restrictions and Enforcement Act).
Jie Lijian, Ketua Aliansi Internasional Partai Demokrat Tiongkok: “Baik negara bagian yang cenderung mendukung Partai Republik maupun Partai Demokrat, baik gubernurnya berasal dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, kedua partai memiliki satu tujuan utama yang sama, yaitu menindak tegas kejahatan represi transnasional yang dilakukan PKT maupun negara-negara lain di wilayah Amerika Serikat.”
Jie Lijian menunjukkan bahwa represi transnasional PKT tidak hanya mencakup tindakan membuntuti, melecehkan, dan melakukan serangan siber terhadap para pembangkang, tetapi juga menjangkau anggota dewan lokal hingga anggota Kongres. Tujuannya adalah merusak integritas dan membujuk para pejabat politik Amerika agar berpihak kepada mereka.
“Semakin PKT bertindak arogan dan semakin gencar melakukan ancaman, serangan, tindakan menyakiti, membuntuti, melecehkan, serta intimidasi di wilayah Amerika Serikat, termasuk melalui berbagai serangan siber, semakin cepat pula negara-negara bagian mengambil langkah untuk melawan kejahatan PKT tersebut,” katanya.
Wu Shaoping, pimpinan Aliansi Pengacara HAM Luar Negeri, menunjukkan bahwa represi transnasional PKT menggunakan berbagai cara, seperti organisasi komunitas, agen perantara, pengawasan internet, serta ancaman terhadap anggota keluarga korban. Tindakan tersebut sangat mengganggu ketertiban normal masyarakat Amerika Serikat.
“Semakin banyak negara bagian yang memasukkan persoalan ini ke dalam proses legislasi mereka untuk melindungi para korban represi transnasional. Dengan demikian, hak-hak demokrasi, aktivitas HAM, keselamatan pribadi, serta kebebasan mereka dalam menyampaikan pendapat tidak dilanggar, diintimidasi, ataupun dilecehkan,” ujarnya.
Dari sudut pandang pemerintah negara bagian, hal ini memiliki arti yang sangat positif.”
Senator negara bagian Nebraska, yang menginisiasi rancangan undang-undang tersebut, Bostar, menyatakan bahwa seluruh 50 negara bagian AS seharusnya mengesahkan undang-undang untuk menindak tindakan represi transnasional.
Jie Lijian menilai bahwa pengesahan undang-undang terkait oleh berbagai negara bagian AS juga merupakan peringatan keras bagi agen-agen PKT. Bahkan jika mereka memiliki kartu hijau (Green Card) atau kewarganegaraan Amerika Serikat, mereka tetap berpotensi dideportasi apabila terlibat dalam tindak pidana yang membahayakan keamanan nasional AS.
“Karena tindakan tersebut merupakan kejahatan yang secara serius menantang kedaulatan negara tempat mereka berada. Saya yakin bukan hanya tujuh negara bagian. Ke depannya, akan semakin banyak negara bagian yang mengambil langkah legislasi untuk memberikan sanksi terhadap berbagai kejahatan PKT,” katanya.
Sebelum pemimpin PKT Xi Jinping mengunjungi Amerika Serikat pada September lalu, seorang perempuan Tionghoa bernama Zhang Caixia, yang dikenal dengan julukan “Kakak Xia”, aktif merekrut warga keturunan Tiongkok untuk datang ke Washington dan menyambut Xi Jinping.
Zhang kemudian ditahan oleh Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) dan saat ini sedang menunggu proses deportasi.
Jie Lijian: “Penangkapan ‘Kakak Xia’ menunjukkan bahwa Amerika Serikat menerapkan kebijakan tanpa toleransi. Tidak peduli apakah seseorang merupakan pimpinan organisasi kriminal atau hanya perekrut tingkat bawah, selama melakukan kejahatan, pemerintah AS, baik Departemen Kehakiman maupun FBI, kini semakin tegas dalam menindak tindakan semacam ini. Mereka tidak akan membiarkan para pelaku kejahatan terus memiliki ruang untuk beroperasi di wilayah Amerika.”
Namun, tidak semua rancangan undang-undang anti-represi transnasional di setiap negara bagian berhasil disahkan.
Pada Oktober 2025, Gubernur California Gavin Newsom memveto RUU SB 509 di negara bagian tersebut. Wisconsin juga menolak rancangan undang-undang terkait pada Maret 2026.
Wu Shaoping memperingatkan bahwa membiarkan represi transnasional terus menyebar tidak hanya akan merusak keamanan nasional Amerika Serikat, tetapi juga berpotensi mengancam keamanan publik di seluruh dunia Barat.
“Melalui koordinasi legislasi pemerintah negara-negara bagian, dan pada akhirnya melalui pengesahan undang-undang terkait oleh lembaga eksekutif maupun badan legislatif nasional, Amerika Serikat berupaya menyelesaikan masalah represi transnasional,” katanya.
Langkah ini melindungi kedaulatan nasional, menjaga tatanan sosial di dalam negeri, serta dapat memberikan pengaruh dan mendorong perkembangan demokrasi dan kebebasan di dunia. Bagi PKT, tentu saja hal ini akan menimbulkan tekanan dan menjadi pukulan.”
Para analis menilai bahwa seiring dengan pengesahan undang-undang di berbagai negara bagian AS serta kerja sama negara-negara demokratis di seluruh dunia dalam melakukan perlawanan, setiap agen rezim otoriter yang mencoba melakukan represi transnasional, menginjak-injak hukum, dan mengintimidasi masyarakat di negara-negara bebas akan menghadapi sanksi hukum yang tegas serta pertanggungjawaban sejarah.
Li Yun/Zhong Yuan – NTDTV.com
