JAKARTA - Kasus penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah jenderal lainnya sebagai tersangka menggemparkan publik. Di tengah panasnya isu penyelidikan terhadap dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto ini, sistem teknologi yang digunakan menjadi sorotan utama.
Pakar Keamanan Siber, Fajar Agustiawan mengungkapkan cara kerja dan celah dari sistem penyadapan yang dikenal sebagai LIMS (Lawful Interception Management System). LIMS bukanlah teknologi baru, sistem ini sejatinya buah kerja sama resmi antara institusi penegak hukum dan operator seluler besar di Indonesia dan lainnya yang telah digunakan sejak tahun 2011 silam.
"Jadi, gambarannya, LIMS yang di sisi misalnya Polri dalam kasus ini sekarang, itu ada server di sisi Polri dan ada server yang namanya SS7 di sisi operator selular," ujarnya dalam program Rakyat Bersuara bertajuk, Dewan Jenderal, Sadap Presiden, Ada Dalangnya? di iNews TV, Selasa (10/11/2026) malam.
Baca Juga:Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap Gajah Mada-Kota Tua, Dishub DKI Pastikan Gandeng Para PakarDalam praktiknya, LIMS melibatkan server yang berada di pihak institusi penegak hukum seperti Polri yang terhubung dengan sistem Signaling System 7 (SS7) di sisi operator seluler. Ketika perjanjian kerja sama telah diteken, pihak penegak hukum memiliki akses untuk memantau sejumlah komunikasi seluler konvensional sewaktu-waktu.
"Yang bisa didapat itu adalah misalnya telepon suara voice biasa 2G atau 3G, bukan yang lewat aplikasi WhatsApp atau aplikasi data," jelasnya.
Lebih lanjut, Fajar merinci data apa saja yang bisa dikeruk melalui sistem LIMS ini, yakni telepon suara konvensional berupa ambungan suara standar (2G/3G). SMS (Short Message Service) berupa seluruh pesan singkat teks tradisional. Location atau posisi berupa pelacakan posisi geografis target.
Selanjutnya, CDR (Call Data Record) berupa rekaman data interaksi lengkap yang mencakup nomor pemanggil (A-number), nomor penerima (B-number), waktu, jam, hingga posisi interaksi dilakukan.
"Enggak (perlu izin operator), kalau menyadapnya tidak, tapi kalau kita bicaranya menghapusnya (datanya, harus ada izin dari operatornya)," tuturnya.
Baca Juga:Kapolri Jenderal Suyudi Ganti Dirtipidum Bareskrim Polri yang Tangani Kasus Diplomat Arya Daru PangayunanLIMS memiliki keterbatasan signifikan, terutama di era modern di mana masyarakat lebih dominan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Ketika disinggung mengenai apakah LIMS mampu menyadap aplikasi perpesanan populer, seperti WhatsApp, Telegram, Signal, hingga panggilan via Instagram, Fajar secara tegas membantahnya.
"Kalau dari LIMS-nya tidak bisa. Chat yang terenkripsi tidak bisa, karena semua pasti menggunakan end-to-end encryption," pungkasnya.
#nasional
