JAKARTA, KOMPAS.TV - Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (DPP Fisipol UGM) menyebut aparat mencederai kebebasan akademik. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Fisipol UGM Ari Dwipayana merespons demonstrasi di Yogyakarta yang berujung ricuh pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari.
Ia mengecam segala bentuk kekerasan, tekanan dan intimidasi oleh aparat negara terhadap kebebasan berpendapat mahasiswa. Ari juga mengecam kehadiran aparat keamanan di depan maupun di lingkungan kampus saat mahasiswa menggelar demonstrasi.
Ia menilai, kehadiran aparat di area perguruan tinggi dapat mencederai otonomi kampus dan kebebasan akademik. Kondisi tersebut dinilai mengganggu fungsi kampus sebagai ruang aman untuk kebebasan berekspresi dan demokrasi.
Baca Juga: 100 Motor Diduga Milik Demonstran Tetringgal di Kawasan Malioboro | KOMPAS SIANG
"Tindakan represi aparat keamanan terhadap mahasiswa dan warga sipil, yang mencederai hak asasi manusia serta prinsip-prinsip negara hukum," ujar Ari dikutip dari laman resmi DPP UGM pada Rabu (11/11/2026).
Ari juga mendesak pembebasan mahasiswa yang ditangkap aparat ketika aksi berlangsung. Selain itu, ia meminta agar seluruh mahasiswa yang menjalani pemeriksaan maupun penahanan mendapat akses bantuan hukum tanpa hambatan.
"DPP FISIPOL UGM sepenuhnya mendukung kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dan kritik terhadap penyelenggaraan negara," ujar Ari.
Ia juga meminta negara menjamin kebebasan berpendapat tanpa tekanan, intimidasi, ancaman, ataupun tindakan represif ketika warga menyampaikan aspirasi di ruang publik. Menurutnya, kampus harus menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.
Hak Setiap Warga NegaraAri menegaskan bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara Indonesia, termasuk mahasiswa dan sivitas akademika lainnya. Perbedaan pandangan maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak seharusnya direspons dengan kekerasan atau intimidasi.
Baca Juga: Tegang! Demo Mahasiswa Jakarta-Surabaya Protes Penanganan Karhutla | SAPA MALAM
Lebih lanjut, ia mendesak negara menjamin kebebasan warga dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik. Jaminan itu harus diberikan tanpa tekanan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan represif.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Switzy Sabandar Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- Dpp fisipol UGM
- Demo jogja
