Anggota DPR RI yang juga Ketua DPP PKS Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada, Mardani Ali Sera, berharap rapat paripurna DPR besok akan menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Ia ingin usulan HMP terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat dibacakan oleh pimpinan DPR.
"Paripurna besok kami berharap dibacakan oleh pimpinan bahwa sudah masuk surat dari anggota. Ini kan masih usulan anggota, minimal 25 lebih dari satu fraksi sudah tercapai untuk dibacakan," kata Mardani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Mardani mengatakan dukungan terhadap usulan HMP berasal dari seluruh fraksi di DPR. Dia menyebut jumlah anggota yang telah menandatangani usulan tersebut lebih dari 50 orang.
"Kami bersyukur, dari pagi kita kontakan, hari ini siang akan ketemu lagi. yang tanda tangan makin banyak. Saya PKS, ada dari partai lain, 'Mas, aku mau ikut!' 'Ayo!' gitu bareng-bareng gitulah. Karena kemarin tuh sepakat di partai masing-masing tanda tangannya anggota, nah nanti kita kumpulkan. Hari ini angka yang masuk sudah bertambah lebih dari 50 bahkan," ujarnya.
Dia menjelaskan setelah surat masuk ke pimpinan DPR, usulan tersebut akan dibacakan dalam rapat paripurna. Selanjutnya, DPR akan mengagendakan pengambilan keputusan untuk menentukan apakah usulan tersebut diterima atau tidak.
"Yang pertama tentu surat ini masuk ke pimpinan, nanti dibacakan di paripurna. Kemudian diagendakan untuk pengambilan keputusan di paripurna, adakah kita DPR menerima atau tidak. Sesudah kita menerima, baru prosesnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti sesudah Mahkamah Konstitusi lihat, "Oke!", balik lagi ke DPR baru perhitungan dan pengambilan keputusan, DPR dan MPR," paparnya.
Lebih lanjut, dia menyiapi rencana Gibran fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia menilai langkah hukum tersebut tidak menghalangi proses politik yang sedang berjalan di DPR.
"Itu haknya Mas Gibran, monggo aja. Mungkin beliau ngerasa ada banyak hak yang beliau belum dapatkan," ujarnya.
"Nggak ada ya (batasan waktu), nggak ada. Ini kan keputusannya dua fakta hukum, yuridis sekarang di politis," imbuh dia.
(amw/dwr)
