Tanjungpinang: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Riau (Kepri) mendorong pemerintah segera menyusun regulasi yang mengatur larangan penggunaan rokok elektrik atau vape. Aturan tersebut dinilai perlu untuk memperkuat pelaksanaan fatwa haram penggunaan vape yang telah ditetapkan MUI.
Wakil Ketua Umum MUI Kepri, Bambang Maryono, mengatakan fatwa keagamaan perlu didukung kebijakan pemerintah agar dapat disosialisasikan dan diterapkan secara lebih luas di tengah masyarakat.
"MUI sudah mengeluarkan fatwa haram menggunakan vape, tapi kalau tidak diundangkan, kemungkinan tidak diikuti orang. Kita ingin setelah fatwa dibuat, pemerintah juga buat regulasinya, baru disebarkan," kata Bambang di Tanjungpinang, seperti dilansir Antara, Rabu, 11 November 2026.
Bambang meminta pemerintah pusat melalui kementerian terkait, DPR, serta aparat penegak hukum membahas pembentukan regulasi atau undang-undang yang mengatur larangan penggunaan rokok elektrik di Indonesia.
Selain aturan pelarangan, MUI Kepri juga mengusulkan pemberian sanksi terhadap pihak yang menggunakan, memproduksi, maupun memperjualbelikan vape. Usulan tersebut disampaikan karena penggunaan rokok elektrik dinilai telah menjangkau berbagai kelompok masyarakat.
Baca Juga :
MUI Resmi Haramkan Vape
Bambang mencontohkan penggunaan vape di lingkungan sekolah. Menurut dia, terdapat siswa yang membawa rokok elektrik ke sekolah, sementara guru menghadapi keterbatasan dalam melakukan pelarangan karena belum tersedia regulasi khusus yang mengaturnya.
"Walaupun secara agama, MUI sudah mengharamkan vape, harus didukung dengan regulasi pelarangan vape dari pemerintah," ujar Bambang.
Ia menjelaskan MUI Pusat menetapkan fatwa haram penggunaan vape pada 6 November 2026. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan penggunaan rokok elektrik yang dinilai lebih banyak menimbulkan mudarat dibandingkan manfaat.
MUI juga menyoroti potensi pencampuran cairan vape dengan narkotika, zat adiktif, serta obat-obatan berbahaya lainnya. Selain risiko terhadap kesehatan, penggunaan rokok elektrik turut dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan.
Vape ilustrasi. Dok Kementerian Kesehatan.
Bambang menegaskan penetapan fatwa tersebut telah melalui pembahasan bersama berbagai pihak, bukan semata-mata keputusan sepihak. Prosesnya melibatkan ahli agama, ulama, dokter, pakar, hingga ahli biologi.
"Dasar hukumnya jelas, salah satunya dalil Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29, yaitu jangan menjatuhkan dirimu pada kebinasaan," ungkap Bambang.
Ia menambahkan, fatwa mengenai larangan penggunaan vape bertujuan menjaga kemaslahatan umat. Dalam prinsip kehidupan beragama, terdapat lima aspek yang perlu dilindungi, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Menurut Bambang, penggunaan rokok elektrik berpotensi mengancam perlindungan jiwa dan akal. Ia menyoroti kandungan nikotin serta dugaan pencampuran bahan lain yang berisiko membahayakan penggunanya.
"Jadi, tak ada satupun manfaat positif vape. Semuanya mendatangkan mudharat," kata Bambang.
