Sejak Oktober 2026, pemerintah menyatakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Papua Selatan menjadi fokus utama. Namun, hingga kini, titik panas dan area kebakaran masih terus bermunculan.
Jika melihat data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), per 10 November 2026, terdapat 559 titik panas (hotspot) di Papua Selatan. Angkanya naik drastis dibanding sehari sebelumnya, 119 titik.
Padahal, beberapa hari sebelumnya, sempat menunjukkan tren penurunan. Pada 6 November, angkanya sempat menyentuh 3.321 titik, lalu turun menjadi 763 titik (7 November), dan turun lagi menjadi 504 titik (8 November).
Area kebakaran juga menunjukkan adanya penambahan luas. Hingga Selasa (10/11/2026) sore, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dari 559 hotspot di Papua Selatan, 171 titik di antaranya merupakan area kebakaran.
BNPB mencatat, dari angka tersebut, 398 hektar masih belum padam. Angka ini meningkat dibandingkan sehari sebelumnya yang mencatat 257 hektar karhutla yang masih dalam penanganan.
Sama seperti hotspot, luas api yang belum padam ini juga selalu naik turun. Pada 3 November luas kebakaran dalam penanganan sebesar 653 hektar, lalu turun 527 hektar (4 November), tetapi kemudian naik lagi 1.632 hektar (5 November).
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, Januari-Juli 2026, luas karhutla di Papua Selatan sebesar 25.838 hektar. Adapun, data hingga November 2026 belum dipublikasi.
Namun, jika melihat laporan situs MapBiomas, Januari-Agustus 2026, luas kebakaran di Papua Selatan telah mencapai 144.210 hektar. Berdasarkan pemetaan MapBiomas melalui analisis data spasial berbasis piksel dengan pemanfaatan teknologi spasial ini, karhutla di Papua Selatan menjadi yang terluas di Indonesia.
Kondisi ini membuat warga hingga organisasi sipil meminta komitmen dan penanganan karhutla secara menyeluruh dari pemerintah. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua Maikel Peuki mengatakan, karhutla di Papua terus mengancam ruang hidup masyarakat.
Meikel mengungkapkan, dirinya turun langsung memadamkan api bersama masyarakat adat di Merauke, Papua Selatan. Hingga akhir Oktober 2026, Meikel menyebutkan, masyarakat adat berhasil memadamkan karhutla hingga ratusan hektar di wilayah Taman Nasional Wasur.
“Saya pribadi menyaksikan kebakaran hutan yang terus terjadi dan terus meluas. Di Papua Selatan, kebakaran banyak terjadi di kawasan korporasi dan program strategis nasional,” kata Meikel, Rabu (11/11/2026).
Meikel menyampaikan, titik api baru terus muncul hampir tiap hari. Kondisi itu mengancam kesehatan, mengganggu aktivitas, hingga menghanguskan wilayah adat serta konservasi alam di Papua.
Oleh karena itu, ia meminta, keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla ini. Meikel meminta, pemerintah memberikan perhatian secara menyeluruh kepada warga terdampak yang tersebar hingga ke pelosok Papua.
Selain itu, Meikel meminta, pemerintah segera meninjau kembali dan menghentikan berbagai program strategis nasional yang terbukti menyumbang kerusakan alam hingga karhutla di Papua.
“Masyarakat semakin kehilangan ruang hidupnya. Kami juga meminta, kembalikan hak adat kepada masyarakat adat untuk mengaturnya mandiri,” ujarnya.
Sebelumnya, pada akhir Oktober 2026, Kepala BNPB Kristomei Sianturi memantau kondisi karhutla di Papua Selatan. Saat itu, Kristomei memaparkan, pusat titik panas paling dominan terpantau di salah satu lahan perusahaan sawit swasta di Merauke.
Saat itu, Krisomei juga menginstruksikan, modifikasi cuaca yang telah dilaksanakan sejak 22 Oktober 2026 terus dimaksimalkan. Dalam beberapa pekan terakhir, hujan dilaporkan sudah mulai mengguyur sebagian wilayah Papua Selatan.
Adapun, dari perkiraan Stasiun Meteorologi Kelas II Mopah Merauke, awal musim hujan di Papua Selatan akan datang antara dasarian III November hingga dasarian I Desember 2026.
Kristomei menyampaikan, BNPB telah mengembangkan inovasi penanganan dan pemantauan karhutla secara menyeluruh. Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kristomei mengatakan, BNPB telah mengembangkan pemantauan karhutla berbasis integrasi data spasial. Sistem ini mengintegrasikan data titik panas dan area terbakar dengan informasi perizinan serta penguasaan lahan, seperti Hak Guna Usaha (HGU), hak pengelolaan lahan (HPL), dan konsesi kehutanan maupun perkebunan.
Penanganan karhutla yang tidak hanya berfokus pada pemadaman. Akan tetapi, juga penelusuran lokasi kebakaran, pengawasan aktivitas pemanfaatan lahan, serta pencegahan kebakaran tidak berulang.
Pengembangan sistem ini untuk memperkuat penanganan karhutla yang tidak hanya berfokus pada pemadaman. Akan tetapi, juga penelusuran lokasi kebakaran, pengawasan aktivitas pemanfaatan lahan, serta pencegahan kebakaran tidak berulang.
“Ini adalah sistem yang kami kembangkan di BNPB. Kami bisa melihat perkembangan luasan hotspot dan area terbakar setiap hari, sehingga dapat diketahui wilayah mana yang mengalami penurunan maupun peningkatan,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, karhutla di Papua Selatan menjadi perhatian utama, khususnya di wilayah Merauke.
Langkah penanganan, lanjut Berton, dilakukan melalui penguatan operasi pemadaman darat, dukungan helikopter water bombing, pemantauan satelit, serta patroli lapangan. Selain itu, koordinasi BNPB dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, dan kementerian/lembaga terus diperkuat.
“Kami juga memberikan perhatian khusus pada lokasi yang sudah dipadamkan. Pemadaman harus dilanjutkan dengan pendinginan, penyisiran bara, dan pemantauan ulang untuk memastikan tidak ada sumber panas yang dapat memicu kebakaran kembali,” katanya.
