Rocky Gerung Minta Semua Pihak Hormati Putusan MA dan MK soal Gibran

Bandung: Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Rocky Gerung meminta seluruh pihak untuk menghormati dan mematuhi koridor hukum yang berlaku terkait polemik posisi maupun upaya hukum lanjutan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia menegaskan, apabila putusan hukum telah berkekuatan tetap maka tidak ada lagi langkah lain selain mengikuti hasil putusan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Rocky saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai dinamika hukum serta wacana gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, seluruh saluran hukum formal yang tersedia di Indonesia telah menguji dan menyimpulkan kedudukan perkara tersebut.

"Ya kalau sudah finish, ngapain? Kamu sendiri sudah menyimpulkan kan? Kalau sudah diputuskan, ya diputuskan. Mengikuti saja kan, apa yang mau dilakukan lagi. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan," ujar Rocky di Monumen Perjuangan, Bandung, Rabu 11 November 2026.

Menanggapi isu apakah ada imbauan atau wanti-wanti khusus dari lingkungan Wantimpres, Rocky menyatakan bahwa pihak-pihak terkait telah memahami dinamika ketatanegaraan yang terjadi sehingga publik cukup menyimak jalannya aturan main yang sah.

Rocky mengingatkan agar tidak ada manuver politik maupun rekomendasi kepada Presiden yang melenceng dari konstitusi. Dia menekankan bahwa rambu-rambu yang telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) merupakan batas tertinggi yang wajib ditaati.

"Tidak boleh ada saran yang melampaui apa yang sudah ada dalam aturan. Aturan dalam Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung," ucap dia.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berniat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia. Niat ia sampaikan saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 10 November 2026.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Antara.

Merespons itu, Gibran tidak secara gamblang mengatakan berniat mundur. Dia hanya mengatakan menghormati semua kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika politik yang terjadi belakangan ini, khususnya terkait polemik ijazahnya.

"Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," ujar Gibran di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa.

Dorongan agar Gibran mengundurkan diri menguat belakangan ini. Dorongan muncul terkait polemik ijazah yang dipakai Gibran untuk mendaftarkan diri jadi wakil presiden.

Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).