jpnn.com, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berencana melakukan perlawanan (fight) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu menegaskan Gibran seharusnya menyatakan pengunduran diri secara resmi di hadapan publik pascaputusan MK dan MA tersebut.
BACA JUGA: Begini Reaksi Rocky Gerung Soal Gibran Ingin Mundur dari Wapres
"Jika tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maka sikap itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Ini adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata etika bernegara," kata Denny, dikutip dari kanal YouTube pribadi miliknya di Jakarta, Rabu.
Denny menekankan putusan kedua lembaga peradilan tersebut bersifat final and binding serta inkrah sehingga tidak ada lagi upaya hukum lanjut yang dapat ditempuh.
BACA JUGA: PKB: Pengusul HMP Skandal Ijazah Gibran Terus Bergerak
Dia mengaku telah menerima salinan putusan MA yang mengabulkan pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Putusan itu memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut suket tersebut guna menyelamatkan demokrasi dari pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan terencana (TSM).
BACA JUGA: Setelah Menyatakan Mundur, Gibran Mau ke PTUN, Apa Lagi?
Dengan dibatalkannya suket itu, kata dia, objek gugatan di PTUN secara otomatis telah gugur.
"Poinnya adalah setelah putusan dengan jelas mengatakan apa amarnya dan pertimbangan hukumnya, maka surat keterangan sejatinya sudah tidak bisa jadi pijakan lagi. Gugatan di PTUN sebenarnya sudah kehilangan objek," ujar Denny.
Terkait wacana Peninjauan Kembali (PK), Denny menegaskan Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena bukan merupakan pihak berperkara dalam kasus tersebut. Selain itu, berdasarkan putusan MK atas pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024, Badan atau Lembaga Tata Usaha Negara (seperti kementerian) dilarang mengajukan PT atas putusan PTUN.
"Dua langkah yang katanya akan fight itu bukan hanya tidak sesuai dengan teori dan konsep hukum, tapi lagi-lagi menunjukkan kapasitas yang memang tidak dalam level untuk menjadi wakil presiden," ucapnya.
Ia menyampaikan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Saya menyayangkan apa yang disampaikan saudara Gibran tadi. Mudah-mudahan beliau mendengarkan ini dan mengerti bahwa semakin lambat mengambil keputusan yang bijak maka ini semakin buruk sebenarnya bagi beliau. Apalagi, sudah ada proses di DPR," ungkapnya. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
