Jakarta, tvOnenews.com - Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima para Anggota DPR RI pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Rapat tersebut dihadiri seluruh fraksi partai politik di DPR RI. Adapun rapat ini untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan pantauan dari TV Parlemen, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mempersilakan kepada pada pengusul untuk menyampaikan usulannya.
Saat membuka rapat, Saan memaparkan berdasarkan Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945,
DPR RI mempunyai Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyampaikan Pendapat.
"Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD)," kata Saan.
Menurutnya, salah satu poin dalam pasal itu, HMP bisa dilakukan untuk merespons dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Presiden dan atau Wakil Presiden. (ant/nsi)
