Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengeluhkan proses perizinan lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), ketika ada investasi masuk dinilai masih terlalu panjang.
Ahmad Luthfi meminta pemerintah pusat memberikan kemudahan perizinan bagi daerah, termasuk mempertimbangkan pelimpahan kewenangan agar prosesnya dapat diselesaikan di tingkat gubernur.
"Pak Wamen (investasi) mohon kiranya kalau perizinannya akan dipermudah. Kalau bisa udahlah bikin perwakilan, kalau perlu perizinannya cukup Gubernur saja sudah selesai biar cepat," ujar Luthfi pada acara peresmian deck investasi di Jawa Tengah, Rabu (11/11).
Dia secara khusus menyoroti proses perizinan Amdal yang menurutnya masih menghadapi birokrasi berbelit-belit.
"Jadi Amdal-nya kita itu sangat panjang sekali, birokrasinya berbelit-belit sehingga bikin sakit hati kita," katanya.
Luthfi menilai kewenangan pengurusan Amdal di Jawa Tengah sebaiknya tidak harus selalu melalui pemerintah pusat. Dia mencontohkan, pemerintah daerah di wilayah seperti Semarang, Jepara, dan Pati lebih memahami karakteristik serta kearifan lokal setempat.
"Amdal itu yang tahu adalah kearifan lokal Semarang, Jepara, Pati. Mbok ya Jawa Tengah itu dikasih Amdal-nya enggak usah ke Jakarta," lanjutnya.
Menurut Luthfi, lamanya proses perizinan tersebut bisa menghambat percepatan investasi. Ia membandingkan proses perizinan di Vietnam yang disebut hanya membutuhkan waktu dua bulan, sementara di Indonesia bisa mencapai dua tahun.
"Jadi tidak terulur-ulur, di Vietnam itu perizinan cukup 2 bulan, di tempat kita 2 tahun itu sudah hebat," tuturnya.
