JAKARTA, KOMPAS.TV - Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026).
Para pengusul membuka jalur konstitusional yang dapat berujung pada pemberhentian Gibran, tetapi masih harus melewati sejumlah tahapan di DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.
Usulan tersebut diserahkan kepada dua Wakil Ketua DPR, yakni Saan Mustopa dari Fraksi NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Fraksi PKB.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi,” kata Saan seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV.
Baca Juga: [FULL] Blak-Blakan! Pakar Hukum Tata Negara: Peluang Gibran untuk Melawan di PTUN Sudah Tertutup
Sebanyak 120 pengusul tersebut berasal dari seluruh delapan fraksi yang ada di DPR. Rinciannya sebagai berikut:
- PDI-P: 14 anggota.
- Golkar: 11 anggota.
- Gerindra: 11 anggota.
- NasDem: 19 anggota.
- PKB: 18 anggota.
- PKS: 28 anggota.
- PAN: 1 anggota.
- Demokrat: 18 anggota.
Dari rincian tersebut, anggota Fraksi PKS menjadi kelompok pengusul terbanyak dengan 28 orang, disusul NasDem sebanyak 19 orang. PKB dan Demokrat masing-masing menyumbang 18 pengusul.
Usulan selanjutnya akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk diproses dan dibacakan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026).
Baca Juga: Bersaksi di Sidang Roy Suryo, AKBP Syarif Ungkap Jokowi Tak Nyaman Atas Tuduhan Ijazah Palsu
Jumlah 120 pengusul telah melampaui syarat minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR. Namun, usulan baru menjadi hak menyatakan pendapat DPR setelah disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR, dengan persetujuan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir.
Mengutip laman resmi DPR, jika parlemen menerima usulan tersebut, DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas seluruh unsur fraksi. Panitia khusus kemudian melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya untuk diputuskan dalam rapat paripurna DPR.
Apabila DPR menerima laporan yang menyatakan presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam konstitusi atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan, DPR menyampaikan pendapat tersebut kepada MK untuk diperiksa dan diputus.
Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Keputusan pemberhentian berada di MPR melalui mekanisme sidang yang diatur dalam UUD 1945.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- anggota dpr
- ijazah gibran
- hak menyatakan pendapat
- wapres gibran
- rapat paripurna dpr
- fraksi dpr
