CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Pemerintah tetap menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 bagi pekerja dan buruh yang memenuhi persyaratan. Bantuan sebesar Rp900 ribu tersebut akan dibayarkan sekaligus atau dirapel untuk periode tiga bulan.
Kepastian penyaluran BSU 2026 disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui pengumuman resmi pada laman resmi kemenaker.go.id, Rabu (11/11).
Kemenaker menyebutkan bahwa pekerja yang memenuhi kriteria akan menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan.
"Program Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000,- per bulan selama 3 bulan, yang dibayarkan sekaligus dengan total Rp900.000," demikian pengumuman Kemenaker.
Penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang perubahan pedoman pemberian bantuan subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh.
Lantas, siapa saja yang berhak mendapatkan BSU Rp900 ribu? Bagaimana syarat dan cara pencairannya?
Berdasarkan pengumuman resmi Kementerian Ketenagakerjaan, tidak semua pekerja otomatis mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut.
Kemnaker menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima BSU 2026.
Mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, berikut kriteria penerimanya:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
3. Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau mengikuti batas upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
4. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
5. Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
Khusus batas maksimal gaji, terdapat ketentuan penyesuaian bagi pekerja yang tinggal di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta.
Dalam kondisi tersebut, batas upah penerima disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, untuk daerah yang tidak menetapkan UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan sesuai ketentuan.
Adapun upah yang menjadi dasar penentuan penerima merupakan gaji terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan.
Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
