Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa akun media sosial pribadi, vlog keluarga, hingga kreator konten usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak diwajibkan memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
Penegasan tersebut disampaikan pemerintah dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mengatakan, pembaruan regulasi penyiaran diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Menurutnya, saat ini masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga dapat memproduksi dan menyebarkan konten melalui berbagai platform digital.
"Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam," tegas Angga dalam acara pembubuhan paraf DIM RUU Penyiaran di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Angga menjelaskan, pemerintah ingin memastikan regulasi baru tidak membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, termasuk kreator konten pemula dan pelaku UMKM yang memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan usaha.
Angga menegaskan, pengaturan dalam RUU Penyiaran nantinya akan lebih diarahkan kepada aktivitas penyiaran yang dijalankan secara profesional dan memiliki skala besar.
Kegiatan yang memiliki karakteristik seperti lembaga televisi, mulai dari mempunyai struktur redaksi, jadwal siaran, monetisasi besar, hingga jangkauan jutaan penonton, menjadi sasaran penerapan standar isi siaran.
"Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran," jelasnya.
Dengan demikian, akun pribadi yang digunakan untuk berbagi aktivitas sehari-hari, vlog keluarga, maupun konten promosi produk UMKM tidak otomatis dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib mengantongi IPP.
Pemerintah ingin menciptakan batas yang jelas antara aktivitas masyarakat dalam berekspresi di ruang digital dan kegiatan penyiaran yang dijalankan sebagai industri profesional.
Baca Juga: Samsung Bikin Gebrakan! One UI 9.5 Bakal Bawa Fitur Baru yang Dinanti Pengguna Galaxy Ringkasan 150 karakter:Selain menjaga kebebasan berekspresi, pemerintah memasukkan perlindungan anak dari konten berbahaya sebagai salah satu prinsip utama dalam penyusunan DIM RUU Penyiaran.
Angga menyebut perkembangan platform digital membuat anak-anak semakin mudah mengakses berbagai jenis informasi dan hiburan melalui perangkat pribadi.
Karena itu, pemerintah mendorong adanya mekanisme verifikasi usia, pembatasan akses berdasarkan umur, serta transparansi algoritma platform digital.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab platform dalam mendistribusikan konten kepada pengguna, terutama anak-anak.
"Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita," katanya.
Prinsip berikutnya dalam penyusunan RUU Penyiaran adalah menciptakan persaingan yang adil atau level playing field antara lembaga penyiaran konvensional dan platform digital.
Menurut Angga, televisi dan radio selama ini memiliki kewajiban untuk memenuhi standar isi siaran, ketentuan perpajakan, serta aturan ketenagakerjaan.
Sementara itu, perkembangan industri digital menghadirkan tantangan baru karena platform dan penyelenggara konten profesional memiliki jangkauan yang semakin luas.
Melalui regulasi baru, pemerintah ingin memastikan pelaku industri yang memiliki skala dan karakteristik profesional mendapatkan standar pengaturan yang seimbang.
Di sisi lain, kreator pemula dan pelaku UMKM tetap memperoleh ruang untuk berkembang tanpa terbebani kewajiban perizinan penyiaran.
Penyusunan DIM RUU Penyiaran telah melibatkan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan substansinya selaras dengan berbagai peraturan yang berlaku, termasuk UU ITE, UU Pers, dan UU Cipta Kerja.
Angga mengatakan pembubuhan paraf oleh para menteri terkait menandakan pemerintah telah menyatukan pandangan untuk melanjutkan pembahasan bersama DPR.
Meski demikian, kesepakatan tersebut belum berarti seluruh persoalan dalam RUU Penyiaran telah selesai. Sejumlah substansi masih akan dibahas lebih lanjut dalam proses legislasi bersama DPR.
"Paraf dari Bapak/Ibu Menteri hari ini bukan berarti semua isu selesai, tapi berarti Pemerintah sudah satu suara untuk masuk ke pembahasan DPR," pungkasnya.
Dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah berharap pembaruan UU Penyiaran dapat mengikuti perkembangan teknologi digital sekaligus menjaga kebebasan berekspresi masyarakat dan keberlanjutan industri media nasional.
