Wakil Ketua DPR Sebut Gibran Tak Lagi Memenuhi Syarat sebagai Wapres

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Sumber: ANTARA FOTO/Fauzan/sgd/kye)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyasar persoalan syarat jabatan wakil presiden. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengungkapkan, usulan yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi itu berkaitan dengan dugaan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres.

Saan menyampaikan penegasan tersebut setelah mendengarkan penyampaian perwakilan pengusul dalam rapat di DPR, Rabu (11/11/2026). Ia mengaitkan substansi usulan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Saan dikutip dari Breaking News Kompas TV.

Baca Juga: Polemik Ijazah Gibran, 120 Anggota DPR Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat

“Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI,” ucapnya. 

Dalam rapat itu, Saan juga menyampaikan rekapitulasi jumlah pengusul berdasarkan tanda tangan yang diterima pimpinan DPR.

“Total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini, berdasarkan yang ditandatangani ya, berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada,” ujarnya. 

Rinciannya, pengusul berasal dari PDI-P sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, serta Demokrat 18 orang.

Baca Juga: Refly Harun Jelang Kesaksian Ajudan Jokowi di Sidang Ijazah: Syarif Orang yang Perlihatkan...

Di antara para pengusul, anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyampaikan bahwa HMP diajukan atas dugaan perbuatan tercela dan/atau tidak lagi terpenuhinya syarat jabatan Gibran.

“Pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada impeachment atau pemakzulan terhadap saudara Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia atas dugaan perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” tutur Khozin.

Setelah menerima usulan dan mendengarkan penjelasan para pengusul, Saan menyatakan proses selanjutnya akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ucap Saan. 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV