Mediaapakabar.com- Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor mengajak seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut beserta keluarga membangun budaya integritas dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aturan, pengawasan, dan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai benteng moral pertama.
Ajakan tersebut disampaikan Timur saat memberikan sambutan pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas bertema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi” yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemprov Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Rabu (11/11/2026).
Dalam sambutannya, Timur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK atas kolaborasi serta komitmennya memperkuat pendidikan antikorupsi di lingkungan pemerintahan, khususnya melalui pendekatan keluarga.
“Upaya mencegah korupsi tidak cukup hanya melalui aturan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kita juga harus membangun kesadaran dan kejujuran dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga,” ujarnya.
Timur menjelaskan, Pemprov Sumut memiliki 44 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II yang memegang tanggung jawab besar dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan data yang tersedia, seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut telah memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Namun, menurutnya, kepatuhan administratif tersebut harus diikuti dengan kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan.
Ia menegaskan, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan dan godaan yang harus dihadapi, mulai dari gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, hingga tuntutan gaya hidup berlebihan.
Karena itu, keluarga memiliki peran strategis sebagai benteng moral untuk mencegah perilaku koruptif. Suami dan istri diharapkan saling mengingatkan, membangun keterbukaan, menjaga kesederhanaan, serta berani membicarakan apabila terdapat penghasilan atau pemberian yang tidak wajar.
“Jangan sampai keinginan untuk terlihat berhasil justru mendorong kita mengambil jalan yang salah. Keluarga harus menjadi tempat untuk saling mengingatkan dan menjaga agar setiap langkah tetap berada dalam koridor yang benar,” pesannya.
Timur juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan bersama KPK tersebut untuk memahami peran keluarga dalam mencegah risiko korupsi. Nilai-nilai yang diperoleh diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi diterapkan dalam kehidupan rumah tangga maupun lingkungan pekerjaan.
Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, ia mengingatkan pentingnya memberikan keteladanan kepada seluruh jajaran. Menurutnya, integritas seorang pemimpin harus tercermin melalui tindakan nyata, bukan sekadar imbauan kepada bawahan.
“Masyarakat Sumut membutuhkan pemerintahan yang bersih, pelayanan yang adil, dan pemimpin yang dapat dipercaya,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Timur juga mengajak seluruh pejabat dan keluarga menerapkan sembilan nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
"Jabatan dapat berganti, tetapi nama baik keluarga harus senantiasa dijaga. Oleh karena itu, pembangunan budaya integritas harus dimulai dari diri sendiri, diperkuat dalam keluarga, dan diwujudkan melalui keteladanan di lingkungan kerja," harapnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Satuan Tugas Direktorat Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, David Sepriwasa, mengatakan KPK terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembinaan keluarga berintegritas. Hal ini dilakukan karena praktik korupsi tidak hanya berkaitan dengan integritas aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga dapat dipengaruhi lingkungan keluarga, termasuk pasangan.
Menurut David, selama ini para pegawai telah mendapatkan pembinaan dan pemahaman mengenai nilai-nilai antikorupsi melalui inspektorat maupun jajaran pemerintah. Namun, pembinaan tersebut perlu diperluas dengan melibatkan pasangan masing-masing.
"Pegawainya sudah berintegritas, ada pembinaan dari inspektorat. Tetapi kalau pasangannya tidak berintegritas, Pak Sekda, ujungnya pegawainya bisa goyah juga," jelas David.
Menurutnya, kegiatan tersebut penting karena perilaku koruptif dapat bermula dari individu, kemudian berkembang ke lingkungan keluarga hingga masyarakat. Karena itu, pasangan juga perlu memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menerapkan nilai-nilai integritas.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Inspektorat Sumut Sulaiman Harahap serta 44 pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut beserta pasangan masing-masing. (MC/DN)
